SINERGYNEWS.ID, Jakarta – PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapan menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menyusul kebijakan pemerintah terkait rencana penambahan kuota pada 2026. Perusahaan mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi hingga akhir tahun.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan pihaknya mengapresiasi keputusan pemerintah terkait penambahan kuota Pertalite. Menurutnya, Pertamina sejak awal telah menyampaikan data realisasi penyaluran dan proyeksi kebutuhan BBM hingga akhir tahun sebagai bahan pertimbangan pemerintah.
"Penetapan besaran kuota, termasuk kebijakan pengadaan dan impor, merupakan kewenangan Pemerintah," kata Baron, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, Pertamina terus menyiagakan stok, armada pengangkutan, serta sarana distribusi untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran Pertalite tetap berjalan lancar di tengah dinamika konsumsi BBM nasional.
Pertamina juga mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan yang tepat sasaran dinilai penting agar kuota yang telah ditetapkan pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga penghujung 2026.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Pertalite. Pernyataan tersebut disampaikan di kantornya pada Senin (9/11/2026).
"Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan," ujar Airlangga.
Meski demikian, Airlangga belum mengungkapkan besaran tambahan volume Pertalite yang akan ditetapkan. Ia memastikan pemerintah tetap menanggung dampak kenaikan harga pembelian BBM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, BPH Migas memberikan penjelasan berbeda mengenai kebijakan tersebut. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan penambahan kuota secara nasional, melainkan mengatur kembali alokasi dari daerah yang mengalami kelebihan kuota ke wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Berdasarkan proyeksi BPH Migas, kuota Pertalite 2026 ditetapkan sebesar 28,69 juta kiloliter (KL), sedangkan perkiraan konsumsi hingga akhir tahun mencapai 29,18 juta KL. Sementara itu, rata-rata realisasi konsumsi telah mencapai 83,22% dari kuota yang tersedia.
Wahyudi menjelaskan, meskipun terjadi peningkatan konsumsi, hasil proyeksi menunjukkan kebutuhan masyarakat masih dapat dipenuhi melalui penyesuaian pola distribusi dan pengalihan alokasi antarwilayah.
"Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun Insya Allah cukup dengan pola distribusi ini," kata Wahyudi dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan konsumsi Pertalite adalah pergeseran penggunaan BBM masyarakat dari jenis nonsubsidi Pertamax ke Pertalite.
Dari hasil pemetaan BPH Migas, terdapat sekitar delapan provinsi yang mengalami kelebihan kuota. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi regulator untuk memberikan fleksibilitas kepada Pertamina Group dalam melakukan penyesuaian alokasi distribusi, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Kebijakan pengalihan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan di daerah tertentu sekaligus mencegah terjadinya antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"BPH Migas sudah memberikan kesempatan kepada Pertamina Group atau Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasan untuk menyediakan dan menyalurkan distribusi, kami sudah open. Open itu boleh mengalihkan alokasi per kabupaten/kota maupun provinsi yang under kepada yang over agar supaya untuk menjawab dinamika masyarakat tidak terjadi antrean," jelas Wahyudi.
Perbedaan penjelasan mengenai penambahan kuota dan pengalihan alokasi tersebut menjadi perhatian dalam kebijakan penyediaan Pertalite 2026. Di tengah proyeksi konsumsi yang melampaui kuota awal, kesiapan stok dan efektivitas distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.