Minggu, 22 November 2026

Pertamina Apresiasi Polda Jateng Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Bersubsidi, Perkuat Pengawasan Distribusi Energi

Foto: Dok. Polda Jateng
Foto: Dok. Polda Jateng

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Yogyakarta – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), dalam mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah.

Pengungkapan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi energi bersubsidi. Praktik penyalahgunaan subsidi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program subsidi pemerintah.

Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan pengawasan distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga masyarakat.

"Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran," ujar Subhan.

Ia menegaskan, Pertamina mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap berbagai praktik penyalahgunaan subsidi karena dampaknya dapat merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat penerima manfaat.

Di tengah penguatan pengawasan tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap terjaga.

Berdasarkan data perusahaan, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali lipat dari konsumsi normal harian, Biosolar sebesar 10,3 kali lipat, serta LPG mencapai tiga kali lipat konsumsi normal harian.

Subhan menjelaskan, Pertamina secara berkala melakukan pemantauan stok dan penyaluran untuk menjaga keandalan pasokan energi. Pengawasan distribusi juga terus diperkuat agar penyaluran BBM dan LPG berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

"Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penyalahgunaan energi bersubsidi dapat dilakukan melalui berbagai modus. Di antaranya pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi serta penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.

Praktik tersebut berpotensi mengganggu rantai distribusi energi dan menyebabkan subsidi tidak tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.

Sebagai bagian dari pengawasan internal, Pertamina juga menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi.

Sanksi tersebut diberikan atas sejumlah pelanggaran, antara lain penyaluran BBM dan LPG bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan, ketentuan, maupun prosedur yang telah ditetapkan.

Pertamina turut memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan pemerintah.

Di sisi lain, masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, serta pangkalan LPG diimbau mematuhi seluruh ketentuan distribusi energi bersubsidi. Masyarakat juga diminta membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.

Apabila menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Pertamina, yakni Pertamina Call Center 135.

Upaya pengawasan dan penegakan hukum tersebut diharapkan dapat menjaga integritas distribusi energi bersubsidi sekaligus memastikan manfaat subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!