SINERGYNEWS.ID, Jayapura – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menyiapkan penguatan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta liquefied petroleum gas (LPG) menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah armada kapal tanker dari 20 menjadi 21 unit untuk memastikan kelancaran distribusi energi di wilayah Papua dan Maluku.
Kesiapan tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi antara Komisi IV DPR Papua dan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku. Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, kesiapan sarana distribusi, serta kualitas pelayanan energi menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan langsung dari Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengenai berbagai langkah antisipasi yang disiapkan perusahaan.
Joni mengapresiasi keterbukaan Pertamina dalam menyampaikan kesiapan pasokan BBM dan LPG. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, ia meminta masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap potensi kelangkaan BBM selama masa Advent, Natal, hingga pergantian tahun.
“Atas nama Komisi IV DPR Papua, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama seluruh jajaran yang telah memberikan penjelasan dan presentasi mengenai kesiapan suplai BBM dan LPG di wilayah Papua,” ujar Joni.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan energi merupakan kebutuhan penting masyarakat, terutama ketika aktivitas ekonomi dan mobilitas meningkat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
Meski demikian, Komisi IV DPR Papua turut memberikan sejumlah masukan kepada Pertamina, khususnya terkait antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Jayapura.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar peningkatan kebutuhan BBM tidak berujung pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Aspirasi serupa juga disampaikan anggota Komisi IV DPR Papua dari daerah pemilihan Biak dan Kabupaten Jayapura.
Menurut Joni, jaminan ketersediaan stok harus diikuti dengan distribusi yang lancar dan pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
“Kami berharap komunikasi dan koordinasi ini terus terjalin dengan baik. Apa yang dilakukan DPR Papua, khususnya Komisi IV, bersama Pertamina tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama masyarakat di Papua,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Awan Raharjo menyampaikan bahwa Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kelancaran distribusi energi selama periode Nataru.
Salah satu langkah utama adalah penambahan satu unit kapal tanker yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 18 November 2026. Dengan tambahan tersebut, total armada kapal tanker yang mendukung distribusi BBM di wilayah Papua Maluku meningkat dari kondisi normal 20 unit menjadi 21 unit.
Penambahan armada ini diharapkan memperkuat distribusi BBM ke seluruh terminal dan depot Pertamina, sekaligus menjaga ketersediaan stok ketika terjadi peningkatan konsumsi selama libur akhir tahun.
“Kalau normalnya ada 20 kapal, nanti ditambah satu kapal untuk distribusi sehingga total menjadi 21 kapal. Kami menilai jumlah ini cukup untuk menjaga stok di seluruh terminal BBM dan depot agar tetap dalam kondisi baik serta mampu melayani kebutuhan masyarakat,” jelas Awan.
Selain penguatan armada, Pertamina juga menyampaikan perkembangan kuota BBM yang telah mendapatkan penambahan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan energi masyarakat hingga akhir 2026.
Secara khusus, Awan menjelaskan perkembangan penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar. Sebelumnya, penyaluran komoditas tersebut diperkirakan berpotensi mengalami kelebihan kuota sekitar dua persen. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir yang dipaparkan dalam pertemuan, realisasi penyalurannya justru berada sembilan persen di bawah kuota yang tersedia.
Posisi tersebut memberikan ruang bagi Pertamina untuk menjaga ketersediaan pasokan hingga penghujung tahun, termasuk untuk memenuhi kebutuhan Pertalite dan minyak tanah.
“Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Dengan posisi bantalan kuota sebesar sembilan persen ini, kami optimistis kebutuhan masyarakat dapat tercukupi, termasuk untuk Pertalite dan minyak tanah,” ujar Awan.
Selain BBM, perhatian juga diberikan terhadap ketersediaan minyak tanah dan LPG yang menjadi kebutuhan penting masyarakat Papua, khususnya dalam menyambut perayaan Natal.
Awan menjelaskan bahwa Pertamina akan memperkuat koordinasi dengan DPR Papua dan pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan energi secara lebih terperinci. Koordinasi tersebut diharapkan menjangkau hingga tingkat kecamatan agar penyaluran dapat disesuaikan dengan kondisi dan peningkatan permintaan di masing-masing wilayah.
Dengan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat, perusahaan dapat melakukan penyesuaian distribusi, termasuk menambah pasokan apabila ditemukan peningkatan konsumsi di lapangan.
“Masukan dari bapak dan ibu anggota Komisi IV DPR Papua terkait penyediaan minyak tanah dan LPG menjadi perhatian kami. Tentunya, kami akan berkoordinasi dengan anggota dewan dan pemerintah daerah setempat sampai tingkat kecamatan untuk mengetahui peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga penyaluran minyak tanah dapat kami sesuaikan,” katanya.
Awan menambahkan, sinergi antara Pertamina, DPR Papua, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Pengawasan terhadap stok, armada pengangkutan, serta penyaluran di setiap wilayah akan terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan dan antrean panjang di SPBU.
Sementara itu, Komisi IV DPR Papua menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan distribusi BBM dan LPG, termasuk memastikan pelayanan di SPBU dan lembaga penyalur lainnya berjalan optimal.
Melalui penguatan armada tanker, penyesuaian kuota, serta koordinasi lintas wilayah, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berupaya memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian pasokan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di Papua dan Maluku selama periode libur akhir tahun.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.