SPPGE-FSPPB Tegas Tolak Streamlining PDSI ke Elnusa, Soroti Risiko Kendali Negara atas Bisnis Drilling

Sinergy News, Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy (SPPGE) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana *streamlining* atau perampingan struktur anak usaha Pertamina, khususnya rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke PT Elnusa Tbk. SP PGE menekankan bahwa penyederhanaan organisasi tidak boleh mengorbankan kendali negara atas aset dan kemampuan strategis di sektor energi.

Ketua SP PGE, Hendra Bagus Setyawan, menilai rencana tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai langkah restrukturisasi maupun efisiensi bisnis. Menurutnya, terdapat kepentingan yang lebih mendasar, yakni memastikan penguasaan teknologi, kompetensi, dan kemampuan operasional strategis tetap berada dalam kendali Pertamina dan negara.

“Rencana penggabungan PDSI ke dalam Elnusa Tbk bukan sekadar persoalan menyederhanakan struktur perusahaan. Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana memastikan kendali negara atas kemampuan strategis di sektor energi tetap terjaga, baik hari ini maupun dalam jangka panjang,” tegas Hendra.

Ia menyampaikan bahwa SP PGE pada prinsipnya mendukung upaya Pertamina meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih fungsi, dan menghilangkan biaya yang tidak produktif. Namun, langkah tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional serta keberlanjutan kemampuan inti perusahaan.

“Kami tidak menolak efisiensi. Kami mendukung Pertamina menjadi perusahaan yang lebih efektif, produktif, dan berdaya saing. Namun, efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk membuka ruang berkurangnya kendali negara atas aset dan kemampuan strategis. Kedaulatan energi tidak boleh dikorbankan demi penghematan jangka pendek,” ujarnya.

SP PGE memandang kemampuan rekayasa, penguasaan teknologi, dan pengeboran sebagai bagian penting dari kekuatan bisnis energi Pertamina. Kompetensi tersebut harus ditempatkan sebagai modal strategis yang perlu diperkuat, bukan sekadar komponen organisasi yang dapat digabungkan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Dalam konteks pengembangan panas bumi, Hendra juga menekankan pentingnya menjaga penguasaan teknologi dan kompetensi pengeboran sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

“Sebagai pekerja di sektor panas bumi, kami memahami pentingnya penguasaan teknologi dan kemampuan pengeboran bagi keberlanjutan pengembangan energi. Kemampuan tersebut harus terus dibangun dan diperkuat di dalam keluarga besar Pertamina, bukan ditempatkan dalam skema yang berpotensi melemahkan kendali strategis perusahaan,” katanya.

Menurut Hendra, rencana penggabungan PDSI ke dalam perusahaan terbuka harus disertai penjelasan yang transparan mengenai struktur kepemilikan, kewenangan pengambilan keputusan, serta jaminan keberlanjutan kendali negara setelah restrukturisasi.

Ia menegaskan bahwa perhatian pekerja tidak hanya tertuju pada komposisi kepemilikan saat ini, tetapi juga pada kemungkinan perubahan kepemilikan dan arah kebijakan perusahaan pada masa mendatang.

“Pertanyaan kami jelas: setelah restrukturisasi dilakukan, siapa yang menentukan arah strategis bisnis pengeboran? Bagaimana jaminan bahwa kepentingan negara tetap menjadi prioritas? Jaminan tersebut tidak cukup disampaikan secara lisan, tetapi harus tercermin dalam struktur kepemilikan dan tata kelola yang jelas,” tegasnya.

Atas dasar tersebut, SP PGE menyatakan menolak dan meminta pembatalan rencana penggabungan PDSI ke dalam Elnusa Tbk. SP PGE juga menyampaikan empat tuntutan kepada manajemen Pertamina.

Pertama, menetapkan dan menjaga bisnis pengeboran serta kemampuan operasional PDSI sebagai kemampuan strategis yang harus tetap berada dalam kepemilikan dan kendali penuh Pertamina.

Kedua, membatalkan setiap rencana aksi korporasi yang berpotensi mengurangi kendali negara atas aset, teknologi, dan kemampuan strategis di sektor energi.

Ketiga, membuka secara transparan kajian serta dampak rencana restrukturisasi terhadap struktur kepemilikan, pengambilan keputusan, keberlanjutan bisnis, dan kendali negara dalam jangka panjang.

Keempat, memastikan program *streamlining* diarahkan untuk memperkuat integrasi bisnis, meningkatkan kemampuan operasional, serta mendukung kedaulatan energi nasional.

“PDSI harus tetap 100 persen berada dalam kepemilikan Pertamina. Kemampuan strategis yang telah dibangun harus menjadi fondasi untuk memperkuat kemandirian energi nasional, bukan justru berpotensi mengurangi kendali negara,” ujar Hendra.

Ia menambahkan bahwa penyederhanaan struktur Pertamina harus tetap menjaga kekuatan kompetensi inti dan keterpaduan bisnis energi, termasuk sinergi antara sektor migas dan panas bumi.

“Pertamina harus ramping dalam struktur, kuat dalam kompetensi, terintegrasi dalam bisnis, dan tetap berada dalam kendali negara. Itulah arah transformasi yang kami dukung: efisiensi yang memperkuat perusahaan sekaligus menjaga kedaulatan energi Indonesia,” pungkasnya.

SP PGE, Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy, PDSI, Elnusa, Pertamina, FSPPB, streamlining Pertamina, restrukturisasi BUMN, drilling migas, pengeboran, energi panas bumi, geothermal, ketahanan energi, kedaulatan energi, aset strategis, teknologi energi, industri migas, Pertamina Drilling, energi nasional, Hendra Bagus Setyawan