SINERGYNEWS.ID, Jakarta – PT PLN (Persero) memperkuat kerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan mitra pembangunan global untuk mempercepat pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong industrialisasi nasional.
Penguatan kolaborasi ini dibahas dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Forum bertajuk Indonesia's Path to Climate Resilience: Strengthening Climate Resilience through Collaborative Action and a Strategic Net Zero Pathway tersebut membahas penguatan ekosistem investasi, pemanfaatan teknologi, serta pertukaran keahlian untuk mendukung percepatan energi surya.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa program PLTS 100 GW merupakan bagian dari strategi industrialisasi nasional. Selain memperkuat ketahanan energi, program ini dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia.
Eddy juga menyoroti peluang penciptaan sekitar empat juta lapangan kerja hingga 2030 melalui pengembangan industri dan ekosistem transisi energi.
Menurutnya, pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal sebesar 35 gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan rampung pada 2029. Target tersebut juga berkaitan dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, 52,9 GW direncanakan berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
“Program 100 GW tenaga surya ini membutuhkan pendanaan, keahlian, dan mitra untuk mewujudkannya. Kebutuhan investasinya bukan kesenjangan pendanaan, melainkan undangan terbuka bagi para investor. Karena itu, kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar komitmen dan investasi global dapat benar-benar terealisasi,” ujar Eddy.
Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, mengatakan perseroan menerjemahkan agenda transisi energi ke dalam sejumlah langkah konkret. Upaya tersebut mencakup pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), penguatan jaringan transmisi, serta perluasan kemitraan internasional.
PLN menargetkan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Dalam RUPTL 2025–2034, porsi energi terbarukan ditargetkan mencapai 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru.
Edwin menyebut hingga 2025 PLN telah menambahkan sekitar 2,1 GW kapasitas pembangkit EBT. Sementara pada 2026, perusahaan menyiapkan kontrak pengembangan proyek EBT dengan total kapasitas mencapai 10,23 GW.
“PLN tidak dapat menjalankan transisi energi sendirian. Diperlukan kolaborasi global untuk menghadirkan pendanaan, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang semakin bersih dan andal,” kata Edwin.
Dalam mendukung agenda tersebut, PLN mencatat komitmen pendanaan sebesar US$2,94 miliar dari enam mitra internasional, yakni World Bank, KfW, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Export Finance Australia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Dukungan pembiayaan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengembangan energi bersih sekaligus meningkatkan kesiapan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan nasional.
Regional Program Coordinator Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP), Fritzie Vergel, menilai target PLTS 100 GW memberikan sinyal bagi investor mengenai arah pengembangan energi surya di Indonesia. Namun, menurutnya, ketersediaan pendanaan perlu diikuti kesiapan proyek agar investasi dapat direalisasikan.
Ia menekankan pentingnya kepastian pembelian listrik (offtake), penyederhanaan proses perizinan, serta pembangunan jaringan transmisi yang sejalan dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit EBT.
“Pendanaan untuk transisi energi sebenarnya tersedia. Agar menjadi proyek nyata, kita perlu kepastian offtake, proses perizinan yang lebih efisien, dan jaringan transmisi yang sejalan dengan pertumbuhan pembangkit EBT. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah, utilitas, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan memainkan peran penting,” jelas Fritzie.
Penguatan kemitraan internasional menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong realisasi program PLTS 100 GW. Selain dukungan pembiayaan dan teknologi, kesiapan regulasi serta infrastruktur transmisi akan menentukan kemampuan sistem ketenagalistrikan dalam mengintegrasikan kapasitas energi terbarukan baru.
Program ini diharapkan tidak hanya mendukung target penurunan emisi dan pencapaian Net Zero Emissions, tetapi juga membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok industri energi bersih di Indonesia.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.