SINERGYNEWS.ID, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendesak PT PLN (Persero) segera mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Gangguan pasokan listrik tersebut dinilai telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Desakan tersebut disampaikan Munafri setelah memanggil jajaran manajemen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri langsung General Manager PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono.
Munafri, yang akrab disapa Appi, mengatakan pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menjawab keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di Makassar.
"Pertemuan ini semoga menghasilkan solusi konkret. Apalagi, banyak sekali aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di Makassar. Tadi sudah dijelaskan penyebabnya, sembari kita bersama-sama mencari solusi," ujar Munafri.
Menurutnya, persoalan pasokan listrik tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis kelistrikan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar meminta PLN mempercepat langkah pemulihan, termasuk mengoptimalkan dukungan pembangkit listrik alternatif untuk mengurangi dampak gangguan pasokan.
Munafri memahami bahwa terdapat persoalan teknis yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Namun, ia berharap langkah penanganan yang telah disiapkan PLN dapat segera direalisasikan, salah satunya melalui pemanfaatan genset tambahan.
Ia juga meminta agar genset yang tersedia dapat ditempatkan di sejumlah wilayah Kota Makassar sehingga dukungan pasokan listrik lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Perhatian khusus turut diberikan kepada pelaku UMKM yang aktivitas operasionalnya sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Pemadaman berulang berpotensi menghambat produktivitas, mengganggu pelayanan kepada konsumen, serta menimbulkan kerugian usaha.
Munafri menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN agar distribusi listrik dapat berjalan lebih baik, terutama bagi sektor usaha kecil yang terdampak langsung.
Sementara itu, General Manager PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat defisit pasokan listrik menyusul penurunan kapasitas produksi sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Menurut Didik, fenomena El Nino menyebabkan penurunan kapasitas produksi PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru. Kondisi tersebut membuat kemampuan pasokan listrik dari pembangkit yang sebelumnya mencapai sekitar 800 megawatt (MW) turun menjadi hanya sekitar 300 MW.
"Memang secara kelistrikan kami masih kekurangan daya akibat variasi musim. Pembangkit-pembangkit besar kami, seperti PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru, karena El Nino kapasitasnya turun drastis. Dari total sekitar 800 MW, sekarang hanya sekitar 300 MW," jelas Didik.
Kondisi defisit tersebut mengharuskan PLN melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir untuk menjaga keseimbangan sistem kelistrikan dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih luas.
Atas kondisi tersebut, Didik menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Makassar dan seluruh pelanggan PLN yang terdampak pemadaman.
Sebagai langkah penanganan, PLN menyiapkan tambahan pasokan listrik sebesar 700 MW melalui pengadaan pembangkit sewa. Tambahan kapasitas tersebut direncanakan untuk mendukung sistem kelistrikan di sejumlah wilayah, antara lain Sungguminasa, Bulukumba, Palopo, serta beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara.
Dalam skema tersebut, PLN juga menyiapkan pengadaan sekitar 50 unit genset untuk memperkuat pasokan listrik, termasuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar.
"Totalnya nanti 700 MW untuk mendukung sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan," ungkap Didik.
Selain penambahan kapasitas pembangkit, PLN juga membahas kemungkinan pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir.
Didik mengatakan mekanisme kompensasi akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PLN pusat dan kementerian terkait. Pemberiannya akan mengacu pada ketentuan serta peraturan yang berlaku, termasuk hasil perhitungan tingkat pelayanan kepada pelanggan.
"Kompensasi PLN mengikuti peraturan yang ada. Kami akan konsultasi ke PLN pusat dan kementerian terkait, apakah berdasarkan perhitungan yang ada pelanggan mendapatkan kompensasi atau tidak," pungkasnya.
Penambahan kapasitas pembangkit sebesar 700 MW tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi defisit pasokan listrik di Sulawesi bagian selatan. Namun, realisasi penambahan daya, pemerataan distribusi, serta pemulihan keandalan sistem menjadi aspek penting dalam menjawab kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.