Minggu, 22 November 2026

Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran Pertalite hingga Desember 2026, Airlangga Pastikan APBN Mampu Menopang

Foto: Dok Sekretariat Presiden
Foto: Dok Sekretariat Presiden

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Pemerintah memastikan akan menyiapkan tambahan anggaran untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite hingga akhir 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan melalui anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.

Kebijakan ini disampaikan menyusul meningkatnya konsumsi Pertalite dan munculnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah memastikan kebutuhan BBM bersubsidi tetap menjadi perhatian, terutama menjelang akhir tahun anggaran.

Airlangga mengatakan pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Namun, besaran tambahan volume maupun anggaran yang disiapkan masih dalam tahap perhitungan.

"Jumlahnya mesti dilihat lagi, ada tambahan saja. Anggarannya ya dari (subsidi-kompensasi) energi, sudah pasti kan," kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, tambahan kuota tersebut hanya diperuntukkan bagi kebutuhan sampai Desember 2026. Sementara itu, perhitungan kebutuhan dan alokasi Pertalite untuk 2027 masih dilakukan pemerintah.

"(Kuota tambahan Pertalite) untuk Desember saja. Tahun depan sedang dihitung lagi," jelasnya.

Airlangga juga memastikan kondisi fiskal pemerintah masih mampu menyerap tekanan akibat kenaikan harga energi global. Menurutnya, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih berada di bawah asumsi US$100 per barel.

Ia menyebut ICP berada di kisaran US$93 per barel. Dengan tingkat harga tersebut, pemerintah menilai APBN masih memiliki kapasitas untuk menahan dampak gejolak harga energi hingga akhir tahun.

"Untuk energi relatif harga pembelian kita di sektor energi di bawah 100 dolar AS per barel, atau sekitar 93 dolar AS per barel. Jadi sampai dengan akhir tahun relatif gejolak energi itu terserap oleh APBN," ujar Airlangga, Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan data APBN KiTa hingga 30 September 2026, penyaluran BBM bersubsidi telah mencapai 13,4 juta kiloliter. Angka tersebut meningkat 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,28 juta kiloliter.

Kenaikan penyaluran BBM bersubsidi tersebut turut diikuti peningkatan belanja pemerintah untuk subsidi dan kompensasi energi. Hingga akhir September 2026, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi secara keseluruhan mencapai Rp376,8 triliun, atau meningkat 54,1% secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp244,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi subsidi tercatat sebesar Rp222,5 triliun, sedangkan pembayaran kompensasi mencapai Rp154,4 triliun.

Sebelumnya, perbedaan penjelasan mengenai penambahan kuota Pertalite juga disampaikan oleh sejumlah pemangku kepentingan. Pemerintah melalui Airlangga menyatakan telah menyetujui tambahan kuota, sedangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan berupa pengalihan alokasi dari wilayah yang mengalami kelebihan kuota ke daerah yang membutuhkan.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut kuota Pertalite 2026 ditetapkan sebesar 28,69 juta kiloliter, sementara proyeksi konsumsi hingga akhir tahun mencapai 29,18 juta kiloliter. Penyesuaian distribusi antarwilayah menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan mencegah antrean di SPBU.

Dengan adanya rencana tambahan anggaran dan penyesuaian alokasi distribusi, pemerintah berupaya memastikan pasokan Pertalite tetap tersedia hingga penghujung 2026. Sementara itu, perhitungan kebutuhan BBM bersubsidi untuk tahun berikutnya masih menjadi bagian dari pembahasan kebijakan energi pemerintah.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!