Minggu, 22 November 2026

Kawal RUU Migas di DPD RI, FSPPB Desak Reintegrasi Pertamina sebagai National Oil Company untuk Kedaulatan Energi Nasional

Foto: Dok. FSPPB
Foto: Dok. FSPPB

Dengarkan artikel ini:
0:00 / 0:00

SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) memuat perubahan fundamental terhadap tata kelola Pertamina. Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah reintegrasi Pertamina dari sektor hulu hingga hilir untuk memperkuat perannya sebagai National Oil Company (NOC) dan mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Usulan tersebut disampaikan Presiden FSPPB, Arie Gumilar, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Arie menegaskan, FSPPB mendukung pembaruan UU Migas, tetapi revisi tersebut harus menghasilkan perubahan mendasar dalam desain pengelolaan industri migas nasional. Menurutnya, regulasi baru tidak cukup hanya memperbaiki ketentuan yang sudah ada, tetapi juga harus membangun fondasi kelembagaan dan tata kelola yang mampu memperkuat posisi negara dalam mengelola sumber daya energi.

FSPPB mengusulkan agar ketentuan yang masih relevan tetap dipertahankan, sementara aturan yang tidak sejalan dengan konsep NOC terintegrasi perlu diubah. Selain itu, diperlukan pengaturan baru yang dapat memperkuat penguasaan negara dan kemandirian energi nasional.

“Sikap kami adalah mendukung pembaruan UU Migas, tetapi dengan perubahan fundamental. Ada ketentuan yang kami dukung dan pertahankan, ada yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi, dan ada pengaturan baru yang kami tawarkan agar UU ini menghasilkan kedaulatan energi,” kata Arie.

FSPPB juga mengapresiasi langkah DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Arie berharap DPD RI dapat konsisten mengawal proses legislasi tersebut hingga menghasilkan regulasi yang memberikan landasan kuat bagi penguasaan negara atas sumber daya minyak dan gas bumi.

Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, menjelaskan bahwa pembahasan revisi UU Migas mencakup berbagai aspek strategis, termasuk penataan kelembagaan pengelolaan sektor migas dan wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Menurut Badikenita, desain kelembagaan yang baru harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas, serta memperkuat kendali negara terhadap sektor migas. Dalam pembahasan tersebut, posisi strategis Pertamina sebagai BUMN energi nasional juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.

Komite II DPD RI turut mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat peningkatan produksi minyak nasional, mulai dari ketergantungan terhadap impor hingga hambatan eksplorasi dan investasi. Dalam kunjungan kerja ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon, misalnya, ditemukan sejumlah kendala berupa perizinan, tumpang tindih tata ruang, serta persoalan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Di sisi lain, persoalan distribusi energi juga menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Migas. Badikenita menilai regulasi baru harus mampu menjawab persoalan kelangkaan BBM, ketimpangan harga energi, serta keterbatasan infrastruktur distribusi, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan.

Aspek pemerataan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil migas juga menjadi bagian dari inventarisasi masalah. Salah satu contoh yang disoroti adalah pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Proyek tersebut memiliki sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain perlindungan masyarakat adat, penyelesaian sengketa pertanahan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga pengembangan industri turunan di daerah.

Badikenita menegaskan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan migas. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk memperoleh manfaat ekonomi, termasuk melalui kesempatan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain persoalan kelembagaan, produksi, dan distribusi energi, perlindungan pekerja sektor migas juga menjadi salah satu materi yang perlu diperhatikan dalam revisi undang-undang. Dalam konteks ini, FSPPB diharapkan dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingan pekerja sebagai bagian dari penyusunan pandangan serta pendapat DPD RI terhadap RUU Migas.

Pembahasan bersama FSPPB tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah baru tata kelola migas nasional. Bagi FSPPB, revisi UU Migas diharapkan tidak sekadar menghasilkan perubahan regulasi, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kembali desain Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional yang terintegrasi, sekaligus memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

Disclaimer

Artikel ini merupakan rilis publikasi dan sepenuhnya tanggung jawab penulis. Pandangan dan opini yang disampaikan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi Sinergy News. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Syarat & Ketentuan kami.

Komentar (0)

Masuk untuk Berkomentar

Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!