PLN Percepat Pengembangan Panas Bumi, Kolaborasi Jadi Kunci Menuju Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA, 21 Agustus 2026 — Pengembangan energi panas bumi kembali mendapat momentum baru seiring dengan komitmen PT PLN (Persero) untuk mempercepat pemanfaatan potensi geotermal Indonesia. Perusahaan listrik negara tersebut menyiapkan berbagai skema kemitraan untuk mendorong penambahan kapasitas panas bumi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam ajang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta. Dalam forum tersebut, pemerintah, PLN, pengembang panas bumi, serta pemangku kepentingan lainnya menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat pengembangan sumber energi panas bumi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan panas bumi sebagai salah satu fondasi sistem energi nasional. PLN menargetkan kapasitas panas bumi yang dikembangkan meningkat dari sekitar 2,8 gigawatt (GW) menjadi 7,9 GW pada 2033, atau bertambah sekitar 5,1 GW.

Target tersebut berjalan seiring dengan arah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam RUPTL tersebut, pemerintah menetapkan tambahan kapasitas pembangkit panas bumi sebesar 5,2 GW dalam satu dekade mendatang sebagai bagian dari pengembangan pembangkit energi baru terbarukan.

Membuka Ruang Investasi dan Kemitraan

Untuk mempercepat pencapaian target, PLN tidak hanya mengandalkan pengembangan proyek secara internal. Perusahaan juga membuka ruang kerja sama dengan mitra melalui skema Geothermal Exploration & Energy Conversion Agreement (GEECA) dan Steam Sales & Energy Conversion Agreement (SECA).

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan panas bumi membutuhkan model bisnis dan pembagian risiko yang mampu menjawab tantangan pada tahap eksplorasi hingga pembangunan pembangkit.

Dalam skema yang disiapkan PLN, terdapat puluhan proyek yang dapat dikembangkan bersama mitra. Pendekatan kolaboratif ini menjadi penting mengingat pengembangan panas bumi membutuhkan investasi besar, waktu eksplorasi yang panjang, serta tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah jenis pembangkit lainnya.

Di sisi lain, RUPTL 2025–2034 telah memberikan arah yang lebih jelas terhadap pembangunan pembangkit energi bersih. Secara keseluruhan, RUPTL menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen atau 52,9 GW berasal dari EBT dan storage.

Panas Bumi sebagai Energi Baseload

Panas bumi memiliki posisi strategis dalam sistem ketenagalistrikan karena mampu menyediakan listrik secara relatif stabil dan tidak bergantung langsung pada kondisi cuaca seperti pembangkit surya dan angin.

Karakteristik tersebut membuat panas bumi berpotensi menjadi salah satu sumber energi yang dapat mendukung kebutuhan listrik baseload, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.

Pemerintah juga menempatkan pengembangan panas bumi sebagai bagian dari agenda memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi. Pada IIGCE 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan perlunya terobosan dan kolaborasi antara regulator dengan pelaku usaha agar pengembangan panas bumi dapat dipercepat.

Momentum tersebut semakin penting karena Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang besar, namun pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari risiko eksplorasi, kebutuhan investasi, kepastian proyek, hingga keekonomian harga listrik.

Karena itu, percepatan panas bumi tidak hanya membutuhkan penambahan proyek, tetapi juga ekosistem pengembangan yang mampu mempertemukan pemerintah, PLN, pengembang, lembaga pembiayaan, industri, akademisi, dan masyarakat.

Kolaborasi PLN dan PGE Perkuat Pengembangan di Sulawesi

Kolaborasi pengembangan panas bumi juga telah berjalan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Utara.

PT PLN (Persero) melalui PLN Indonesia Power dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk sebelumnya telah membangun kemitraan untuk mengembangkan proyek panas bumi dengan total kapasitas dan potensi mencapai 530 MW yang tersebar di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan proyek brownfield, yellowfield, dan greenfield. Dari keseluruhan portofolio tersebut, salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan Lahendong Binary Unit 15 MW di Sulawesi Utara bersama Ulubelu Binary Unit 30 MW di Lampung.

Pengembangan binary unit menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemanfaatan energi dari lapangan panas bumi yang telah beroperasi. Teknologi tersebut memungkinkan panas yang masih tersisa dari sistem pembangkit dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan tambahan listrik.

Khusus di Sulawesi Utara, pengembangan Lahendong memiliki arti strategis karena PLTP Lahendong telah menjadi salah satu bagian penting dari sistem kelistrikan daerah.

PGE dan PLN juga kembali memperkuat sinergi pada 2026. Dalam pertemuan di Area Lahendong, kedua perusahaan membahas optimalisasi pembangkit eksisting, pengembangan proyek greenfield dan brownfield, serta sejumlah proyek panas bumi di Sulawesi dan Sumatra.

Dari Potensi Menjadi Kekuatan Energi Nasional

Besarnya potensi panas bumi Indonesia memberikan peluang untuk menjadikan energi geotermal sebagai salah satu kekuatan utama dalam sistem energi nasional. Namun, potensi tersebut tidak otomatis berubah menjadi kapasitas listrik tanpa dukungan kebijakan, investasi, teknologi, dan kepastian proyek.

Karena itu, target peningkatan kapasitas panas bumi hingga 7,9 GW pada 2033 perlu dipandang sebagai bagian dari agenda yang lebih besar: mengubah sumber daya domestik menjadi energi yang mampu menopang kebutuhan listrik nasional.

Dengan arah RUPTL 2025–2034, pembukaan ruang kemitraan oleh PLN, serta meningkatnya sinergi antara PLN dan pengembang seperti PGE, pengembangan panas bumi memasuki fase yang semakin menekankan pada implementasi proyek.

Jika kolaborasi tersebut dapat berjalan konsisten, panas bumi tidak hanya berperan dalam menambah kapasitas energi terbarukan, tetapi juga dapat menjadi salah satu instrumen Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mempercepat transisi menuju sistem energi rendah emisi.