SINERGYNEWS.ID, Cirebon – Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal percepatan kegiatan eksplorasi dan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Barat untuk mendukung target swasembada energi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan pengembangan sektor energi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan.
Pengawalan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya ketahanan energi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah mendorong agar pemanfaatan lahan untuk kegiatan migas diimbangi dengan penyediaan lahan pengganti yang lebih luas dan memiliki produktivitas pertanian yang baik.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Ariyo Windutomo, mengatakan pengembangan energi nasional harus dirancang secara terpadu agar tidak mengorbankan sektor pangan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Hotel Patra Cirebon, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
“Kunjungan kerja debottlenecking hari ini merupakan bagian dari tugas Kantor Staf Presiden dalam mengawal program nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri dan secara paralel menjaga dan memastikan swasembada pangan dan penyerapan tenaga kerja tetap terjadi,” kata Ariyo.
Ia menjelaskan, swasembada energi, swasembada pangan, dan penciptaan tenaga kerja merupakan bagian dari Asta Cita yang telah ditetapkan sebagai proyek nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam rangka memastikan percepatan program tersebut, KSP turut meninjau lokasi sumur eksplorasi AKP 004 di wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Ariyo mengungkapkan, terdapat rencana pengembangan sebanyak 925 sumur, dengan 414 sumur di antaranya diproyeksikan dapat meningkatkan produksi minyak secara signifikan. Produksi yang saat ini berada di kisaran 4.000 barel per hari ditargetkan meningkat menjadi 31.000 barel per hari pada 2030.
“Kami terinformasi terdapat 925 rencana sumur dan pengeboran 414 sumur di antaranya diproyeksikan menaikkan produksi minyak dari sekitar 4.000 menjadi 31.000 barel per hari pada tahun 2030,” ujarnya.
KSP telah mengawal proses eksplorasi AKP 004 sejak Februari 2026 melalui serangkaian koordinasi dan penyelesaian hambatan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Dalam perkembangan terbaru, enam kabupaten telah menerbitkan surat keputusan gubernur terkait penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 87%. Selain itu, kajian survei, investigasi, dan desain (SID) alih fungsi lahan tahap pertama di Indramayu telah disampaikan kepada instansi terkait di sektor migas.
Dokumen tahap pertama tersebut mencakup penyediaan lahan pengganti seluas 22,63 hektare dan ditargetkan siap diajukan kepada Menteri Pertanian pada minggu keempat November 2026.
Pertamina EP Siapkan 260 Hektare Lahan Pengganti
Dalam aspek perlindungan ketahanan pangan, Ariyo menyampaikan bahwa PT Pertamina EP telah menyiapkan lahan pengganti sekitar 3,7 kali lipat dari luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digunakan untuk kegiatan migas. Total lahan pengganti yang disiapkan mencapai sekitar 260 hektare.
Salah satu lokasi yang telah menunjukkan peningkatan produktivitas berada di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Di wilayah tersebut, produktivitas padi meningkat dari sebelumnya 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare dalam setiap panen, dengan frekuensi panen dua kali dalam setahun.
Menurut Ariyo, capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lahan pengganti tidak hanya perlu memenuhi aspek luasan, tetapi juga harus mampu menghasilkan produktivitas pertanian yang lebih baik.
“Salah satu lahan pengganti yang telah terbukti produktif berada di Desa Jatisura (Kecamatan Cikedung, Indramayu), dengan produktivitas padi naik dari 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare pada setiap panen, di mana dengan pelaksanaan panen sebanyak dua kali setahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan yang telah kita lakukan bersama sampai dengan saat ini memberikan potensi untuk mewujudkan swasembada energi dan sekaligus swasembada pangan,” tegas Ariyo.
Ia berharap lahan pengganti yang disiapkan Pertamina EP benar-benar menjadi lahan produktif yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan nasional, bukan sekadar memenuhi kewajiban penggantian lahan akibat aktivitas migas.
“Saya berharap alih lahan yang telah disiapkan oleh Pertamina EP tidak semata-mata hanya sebagai pengganti lahan atau tanah, tetapi merupakan lahan produktif yang juga mampu secara simultan memberikan ketahanan energi sekaligus mewujudkan visi-misi Presiden dalam ketahanan pangan,” lanjutnya.
Dorong Penyerapan Tenaga Kerja dan Ekonomi Daerah
Selain peningkatan produksi migas dan perlindungan lahan pertanian, integrasi kedua sektor tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Kegiatan eksplorasi dan pengeboran migas membuka peluang penyerapan tenaga kerja dalam berbagai tahapan operasional. Sementara itu, perluasan areal pertanian berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui kebutuhan tenaga kerja dan kegiatan produksi pangan.
KSP menilai sinergi tersebut dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah, terutama melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dan penguatan aktivitas pertanian.
Kantor Staf Presiden akan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan serta memastikan koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait berjalan efektif.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan produksi migas nasional sekaligus menjaga produktivitas lahan pertanian, sehingga agenda swasembada energi dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.