SINERGYNEWS.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Geothermal Energy Nusantara Institute (Geonusa Institute), Erwin Damanik, menyampaikan usulan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan politik sumber daya alam (SDA), khususnya di sektor energi panas bumi (geothermal).
Geonusa Institute menekankan bahwa pengelolaan potensi panas bumi nasional harus dikembalikan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni Pemanfaatan Energi Panas Bumi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Erwin Damanik menegaskan bahwa Indonesia harus berani memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak kelestarian ekologi. Energi panas bumi sebagai solusi yang paling ideal karena bersifat ramah lingkungan, berkelanjutan, serta memiliki keandalan pasokan listrik terus-menerus selama 24 jam (non-intermittent).
"Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan energi panas bumi sebagai pilar utama beban listrik dasar (baseload) energi nasional. Pemanfaatan panas bumi adalah bentuk nyata kedaulatan energi yang sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana kita mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa sendiri secara mandiri tanpa merusak keseimbangan ekologi dan lingkungan hidup," ujar Erwin Damanik. Sabtu (14/11/2026).
Menurut Geonusa Institute, posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan panas bumi terbesar di dunia seharusnya menjadi modal utama untuk melepaskan ketergantungan pada energi fosil yang tinggi emisi. Dengan posisi geografis Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), Indonesia menyimpan 40% dari total potensi cadangan panas bumi dunia, menjadikan Indonesia pemilik potensi panas bumi terbesar secara global. Dari total potensi 23,74 GW tersebut, kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terpasang di Indonesia baru mencapai sekitar 22,74 GW atau sekitar 11,5%
Geonusa Institute merumuskan 8 poin usulan reformasi kebijakan sumber daya alam disektor panas bumi:
- Penetapan Panas Bumi sebagai Baseload Energi Nasional: Mengintegrasikan energi panas bumi sebagai tulang punggung utama beban listrik dasar (baseload) dalam rencana ketenagalistrikan nasional untuk menjamin pasokan energi bersih yang stabil dan berkelanjutan selama 24 jam.
- Penguatan Peran Negara melalui BUMN: Memperkokoh penguasaan negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan memberikan mandat dan dukungan penuh kepada BUMN energi dalam mengelola wilayah kerja panas bumi strategis agar kedaulatan energi tetap berada di tangan negara.
- Tata Kelola Ramah Ekologi dan Perlindungan Hutan: Menjamin seluruh tahapan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi menerapkan standar perlindungan ekologi ketat yang menjaga kelestarian kawasan hutan lindung, konservasi, serta keanekaragaman hayati.
- Keterlibatan Masyarakat dan Keadilan Ekonomi Daerah: Mewajibkan pelibatan aktif masyarakat lokal, tokoh adat, akademisi, dan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga operasional, disertai skema bagi hasil yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil.
- Sinkronisasi Regulasi dan Penyederhanaan Perizinan: Memangkas hambatan birokrasi melalui harmonisasi peraturan lintas kementerian dan lembaga (seperti sektor energi, kehutanan, dan lingkungan hidup) guna mempercepat realisasi proyek strategis panas bumi.
- Reformasi Skema Tarif dan Pendanaan Eksplorasi: Menyusun kebijakan harga listrik panas bumi yang adil dan kompetitif serta menghadirkan dukungan pendanaan eksplorasi (government drilling) guna menurunkan risiko investasi eksplorasi.
- Pengembangan Pemanfaatan Langsung (Direct Use) untuk Ekonomi Rakyat: Mendorong pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga untuk sektor riil masyarakat seperti pengeringan hasil pertanian, perikanan, agrowisata, dan industri kecil menengah.
- Penguatan SDM Lokal: Mendirikan program studi panas bumi di perguruan tinggi daerah penghasil panas bumi guna mencetak tenaga ahli lokal yang kompeten.
Erwin menambahkan, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang kerap menegaskan komitmen penegakan Pasal 33 UUD 1945 merupakan momentum tepat untuk menata ulang kebijakan politik pengelolaan energi panas nasional.
"Dengan menjalankan delapan penguatan pengelolaan sumber daya energi panas bumi yang berkeadilan dan berkelanjutan, negara benar - benar hadir untuk memastikannya ketersediaan energi bagi masyarakat serta mewariskan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang, meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan menyiapkan lapangan kerja baru bagi generasi muda indonesia," tutup Erwin.
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.