Pemuda Intelektual Nusantara menyoroti Anggaran Penanganan Karhutla Kalimantan Tengah senilai Rp107 Miliar yang bersumber dari APBN, Dana Siap Pakai BNPB, dan APBD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2026.
Dengan anggaran fantastis Rp107 Miliar, faktanya:
• Titik api (hotspot) di Kalteng tahun ini masih tertinggi ketiga nasional
• Kabut asap masih menyelimuti Palangka Raya, Kapuas, dan Pulang Pisau hingga ISPA anak-anak meningkat 200%
• Manggala Agni dan Tim Serbu Api di lapangan mengeluh kekurangan APD, mesin pompa air rusak, dan operasional minim
"Ini yang kami sebut Korupsi Asap. Anggaran Rp107 Miliar itu besar, tapi asapnya tidak pernah hilang. Kemana uang Rp107 Miliar itu? Rakyat Kalteng berhak tahu rincinya, bukan cuma dengar laporan seremonial," tegas Founder Pemuda Intelektual Nusantara.
5 PERTANYAAN KERAS UNTUK GUBERNUR KALTENG & BNPB SOAL Rp107 MILIAR:
1. Berapa untuk sewa helikopter water bombing? Jika 1 jam Rp150 Juta, berapa jam terbang yang sudah direalisasikan dari Rp107 Miliar itu? Mana logbook-nya?
2. Berapa untuk sekat kanal gambut? Dengan Rp107 Miliar, harusnya ribuan sekat kanal terbangun. Faktanya banyak kanal di eks-PLG 1 juta hektar masih kering dan tidak berfungsi.
3. Berapa untuk operasional BPBD/Manggala Agni? Jangan sampai dari Rp107 Miliar, yang sampai ke petugas lapangan cuma 10%, sisanya habis di rapat hotel dan perjalanan dinas.
4. Siapa kontraktor pengadaan pompa, selang, dan tenda? Apakah ada konflik kepentingan seperti kasus di BNPB pusat?
5. Mana laporan transparansi publik? Sampai hari ini, website Pemprov Kalteng dan BPBD Kalteng tidak pernah mempublikasikan realisasi rinci Rp107 Miliar itu.
TUNTUTAN:
1. KPK Harus Turun ke Kalteng. Jangan hanya OTT di Jakarta. Audit forensik dana Rp107 Miliar Karhutla Kalteng.
2. Gubernur Kalteng Buka RAB Rp107 Miliar ke Publik. Dalam 1x24 jam, umumkan rincian penggunaan di media resmi.
3. Kepala BPBD Kalteng Diperiksa. Jika tidak bisa jelaskan Rp107 Miliar, copot jabatannya.
"Kami ingatkan, OTT BNPB kemarin berawal dari dana siap pakai yang tidak transparan. Jangan sampai Rp107 Miliar di Kalteng menjadi OTT jilid 2. Pemerintah harus terbuka, atau Pemuda akan membuka paksa dengan aksi dan laporan ke KPK," tutup nur sholihin
PEMUDA INTELEKTUAL NUSANTARA
Komentar (0)
Masuk untuk Berkomentar
Silakan login menggunakan akun Google Anda untuk berdiskusi.