BPH Migas Buka Suara soal Antrean Panjang BBM di Bali

SINERGYNEWS.ID, BALI – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali dipicu kendala operasional saat pembongkaran kapal pengangkut Pertalite, bukan karena kekurangan stok.

Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan kondisi pasokan BBM di Bali berangsur normal setelah proses pembongkaran kapal yang mengalami kendala teknis berhasil diselesaikan pada Selasa (13/10/2026).

“Bali sudah berangsur normal. Artinya kemarin memang ada kendala operasional untuk bongkar kapal Pertalite,” ujar Fathul, Rabu (14/10/2026).

Menurut Fathul, kapal pengangkut BBM tiba sesuai jadwal. Namun, proses pembongkaran sempat terhambat karena jangkar kapal tersangkut sehingga membutuhkan penanganan sebelum kegiatan bongkar muatan dapat dilanjutkan.

Pertamina kemudian menyelesaikan proses tersebut. Stok BBM di Terminal BBM (TBBM) Sanggaran dan Manggis, Bali, juga dilaporkan kembali normal.

Meski demikian, pemulihan stok di terminal perlu diikuti normalisasi distribusi ke SPBU agar pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan lancar. BPH Migas memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu satu hingga dua hari.

Distribusi ke SPBU Jadi Perhatian

Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rilke Jeffri Huwae menegaskan bahwa kendala di Bali berkaitan dengan operasional kapal dan distribusi, bukan penipisan stok BBM nasional.

Ia menyebut karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi BBM bergantung pada transportasi laut. Karena itu, gangguan operasional kapal dapat memengaruhi kelancaran penyaluran meskipun stok tersedia.

Pemerintah meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM. Namun, kondisi antrean di SPBU tetap perlu ditangani melalui pemulihan distribusi dan evaluasi terhadap faktor operasional yang menghambat pelayanan.

Pemerintah Siapkan Penindakan terhadap Penimbunan

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Komjen Pol. Yudhiawan Wibisono menyatakan pemerintah akan menelusuri akar persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Bali.

Pemeriksaan juga mencakup dugaan penimbunan BBM. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak melalui koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah.

Yudhiawan menyampaikan bahwa pemerintah menjadwalkan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk gubernur, bupati, wali kota, unsur TNI, dan kepolisian, untuk membahas persoalan tersebut.

Langkah ini ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab antrean sekaligus memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi.

Pemulihan pasokan di terminal menjadi perkembangan penting dalam penanganan antrean di Bali. Selanjutnya, kelancaran distribusi ke SPBU dan penelusuran penyebab gangguan menjadi faktor yang menentukan normalisasi pelayanan kepada masyarakat.