Perayaan yang digelar secara khidmat di Auditorium Prof. Wuryanto, Kampus Sekaran, Gunungpati tersebut dipimpin langsung oleh Rektor UNNES, Prof. Dr. S. Martono, M.Si. Agenda ini turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., yang memberikan orasi ilmiah sekaligus menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis terkait pembangunan berbasis riset.

Dalam pidato tahunannya, Prof. S. Martono memaparkan lonjakan prestasi institusi yang signifikan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Tercatat, mahasiswa UNNES berhasil mengantongi 739 prestasi, yang mencakup 569 prestasi tingkat nasional dan 116 prestasi internasional, termasuk sumbangan medali emas untuk Kontingen Indonesia pada SEA Games 2025 di cabang pencak silat, wushu, dan panahan.

"Tema dies natalis tahun ini menjadi penegasan bahwa keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan solusi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Prof. S. Martono.

Akselerasi di bidang riset global juga merangkak naik, di mana UNNES kini mengamankan 17 jurnal terindeks Scopus dengan produktivitas mencapai 735 dokumen publikasi global sepanjang 2025. Di kancah internasional, bidang Education and Training milik UNNES bertengger di peringkat 401–450 dunia versi QS World University Rankings by Subject. Secara kelembagaan, internal organisasi juga diperkuat lewat capaian Terbaik I Perguruan Tinggi Informatif dari Komisi Informasi Pusat serta nilai SAKIP yang menyentuh angka 92,205.

Menatap masa depan sebagai PTN-BH, Rektor merumuskan empat strategi jangka panjang demi menjawab tantangan kemandirian finansial dan hilirisasi inovasi. Langkah tersebut mencakup penguatan reputasi global untuk masuk 1.000 besar dunia, percepatan komersialisasi riset dosen-mahasiswa, optimalisasi aset kampus, hingga implementasi penuh Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran yang Berkelanjutan dan Berdampak (OBSIC).

Sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan dan pembangunan global, perayaan ke-61 ini juga menandai peluncuran Aplikasi Dashboard SDGs UNNES. Selain itu, UNNES menganugerahkan penghargaan tertinggi Upakarti Dharmakarya Pranata Bhuana kepada Menteri PPN Rachmat Pambudy atas kontribusi besarnya dalam mengawal agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Jangan Asal Tunjuk Hidung Pertamina

Kebiasaan kita kalau ada antrean panjang atau BBM langka di SPBU adalah langsung mencaci-maki Pertamina. Gini ya, biar fair dan nalar kita jalan, kita harus dudukkan dulu porsi kelembagaannya. Sejak era reformasi dan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2001, fungsi pengatur dan pelaksana itu dipisah.

Posisi PT Pertamina (lewat Patra Niaga) itu murni cuma sebagai operator atau badan usaha yang dikasih mandat buat jualan dan nyediain infrastruktur. Ibarat di restoran, Pertamina itu pelayan yang disuruh nganterin makanan ke meja pelanggan. Kalau ada perampok masuk ke restoran dan ngerampas makanannya, masa pelayannya yang disuruh nangkap?

Sebagai operator, kewenangan Pertamina itu cuma sebatas kontrak B2B (Business-to-Business) sama pengusaha SPBU. Kalau ada oknum pegawai SPBU yang ketahuan sekongkol sama mafia, hukuman maksimal dari Pertamina ya sanksi administratif, skorsing pasokan, atau mentok-mentok pemutusan hubungan usaha (PHU). Dan ini beneran dilakuin, lho. Di Sulawesi Utara (Sulut) saja, Pertamina udah menindak tegas 15 SPBU nakal yang ketahuan memfasilitasi penyalahgunaan BBM subsidi. Pertamina udah ngepel lantainya, tapi kalau atapnya masih bocor, ya bakal tetap banjir.

BPH Migas dan Pemda: Bos Regulasi dan Celah Tiket Emas

Terus siapa dong regulator alias bos yang bikin aturan mainnya? Kenalan dulu nih sama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ini adalah lembaga independen super bodi yang tanggung jawabnya langsung ke Presiden. BPH Migas inilah yang nentuin jatah kuota BBM tiap daerah dan ngawasin biar pendistribusiannya tepat sasaran.

Selain BPH Migas, ada aktor krusial lain yang sering banget luput dari amukan netizen: Pemerintah Daerah (Pemda). Lewat Perpres 191/2014, negara ngasih kelonggaran buat nelayan, petani, dan UMKM buat beli BBM subsidi pakai jeriken, asalkan punya "Surat Rekomendasi" dari SKPD atau kelurahan setempat. Niatnya sih mulia. Tapi di lapangan, surat rekomendasi ini malah jadi tiket emas buat mafia. Sering banget surat ini keluar tanpa verifikasi beneran, bikin pengepul ilegal melenggang bebas bawa mobil pikap penuh jeriken dengan tameng "buat UMKM". Kalau kuota rakyat kecil ludes gara-gara surat sakti bodong ini, masa Pertamina lagi yang disalahin? Pemda juga harus ikut tanggung jawab nutup celah ini!

Sopir Diborgol, Bohir Tetap Ngopi

Sekarang kita masuk ke babak penegakan hukum. Landasan hukum buat ngehajar mafia BBM ini sebenarnya udah ngeri banget. Lewat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang udah diperbarui tajam di UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), siapapun yang ketahuan menyelewengkan BBM subsidi bisa diancam bui 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah.

Aparat Kepolisian juga bukannya diam saja. Contohnya di Manado, jajaran Polresta sukses menggerebek komplotan penimbun solar di daerah Singkil. Nggak berhenti di situ, Operasi DIAN juga berhasil menciduk sebuah dump truck "siluman" di Malalayang yang perutnya udah dimodifikasi dan menimbun 1.500 liter solar subsidi ilegal.

Tapi, ndilalah... yang sering nongkrong di layar TV pakai baju tahanan oren itu kebanyakan cuma "kroco"-nya. Entah itu sopir truk helikopter atau kurir suruhan. Lah, aktor intelektualnya? Sang bohir atau cukong yang modalin modifikasi truk dan beli ribuan liter solar itu di mana? Jangan-jangan masih aman ngopi-ngopi cantik di kafe sambil ngitung margin keuntungan.

Waktunya Pemiskinan Pakai TPPU

Menjarain kurir lapangan itu ibarat matiin satu nyamuk, tapi sarangnya dibiarin. Untungnya, belakangan ini mulai ada angin segar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) udah mulai masuk gelanggang buat pakai instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini baru masuk akal! Lacak aliran dananya, sita aset korporasi bodongnya, dan miskinkan bos besarnya.

Di sisi regulasi, BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara juga baru-baru ini udah neken Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengunci rapat-rapat pengawasan penyaluran JBT (Solar) dan JBKP (Pertalite) di level daerah.

Pada akhirnya, perang ngelawan mafia BBM ini nggak bisa di-Palu Gada-in ke satu instansi, apalagi cuma nyalahin operator di lapangan. Ini butuh sinergi keroyokan. Pemda harus tertibin surat sakti, BPH Migas harus perketat pengawasan, Pertamina lanjut babat SPBU nakal, dan Polisi bareng PPATK harus berani nyeret bos besarnya dari meja kopi ke meja hijau. Kalau cuma kroconya yang diborgol, sampai kiamat pun antrean solar nggak bakal pernah hilang dari jalanan kita.

Saat kamu melihat dua pria bergandengan tangan di mal, atau mendengar seseorang dengan bangga mengumumkan identitasnya sebagai transgender di media sosial apa yang pertama kali bergerak di dalam dadamu?

Bagi sebagian besar orang Indonesia, jawabannya mungkin: tidak nyaman. Mungkin marah. Mungkin langsung jari bergerak ke kolom komentar, mengetikkan sesuatu yang keras. Dan setelah itu, ada perasaan yang samar-samar entah itu kepuasan moral, atau justru sebuah pertanyaan kecil yang mengganggu: Apakah aku berhak?

Pertanyaan itulah yang ingin kita dudukkan bersama hari ini. Bukan untuk menjawabnya dengan cepat. Tapi untuk menelaahnya dengan jujur.

Dua Kelompok yang Sama-Sama Yakin Benar

Di satu sisi, ada orang-orang yang dengan tegas berkata: "LGBT itu dosa. Titik. Tidak ada diskusi." Mereka bersandar pada teks-teks agama yang nyata, pada konsensus moral lintas peradaban, dan pada keprihatinan tulus terhadap nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Bagi mereka, mengutuk bukan berarti membenci orangnya melainkan menolak perilakunya.

Di sisi lain, ada orang-orang yang bertanya balik: "Siapa kamu sampai merasa berhak menghakimi kehidupan orang lain?" Mereka berbicara soal martabat manusia, soal empati, soal bagaimana sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa kelompok yang dikucilkan hari ini sering kali adalah kelompok yang dimaklumi di masa depan.

Keduanya bicara dengan suara yang lantang. Keduanya merasa sedang membela sesuatu yang penting.

Dan di antara dua kutub ini, banyak dari kita diam-diam terombang-ambing.

Soal Keyakinan Moral yang Tidak Perlu Dipertanyakan

Mari kita akui sesuatu terlebih dahulu: memiliki keyakinan moral yang kuat itu bukan kejahatan.

Dalam Islam, larangan terhadap hubungan sesama jenis tercantum dengan jelas dan tidak ambigu. Dalam Kristen, pandangan tradisional yang sama juga dipegang teguh oleh mayoritas komunitas beriman di seluruh dunia. Bahkan di luar konteks agama, banyak filsuf dan pemikir moral yang berpendapat bahwa ada nilai-nilai yang bersifat universal dan komitmen terhadap nilai-nilai itu adalah tanda kedewasaan berpikir, bukan fanatisme.

Maka, jika seseorang berkata "saya tidak setuju dengan gaya hidup LGBT" itu adalah hak setiap orang yang memiliki keyakinan. Tidak ada yang salah dengan memiliki pendirian moral. Bahkan dalam masyarakat yang paling liberal sekalipun, setiap individu diakui memiliki hak untuk tidak menyetujui sesuatu.

Masalahnya bukan di sana.

Masalahnya Ada di Cermin

Masalah mulai muncul ketika keyakinan moral bertransformasi menjadi sesuatu yang lain: menjadi sumber rasa unggul.

Psikolog moral Jonathan Haidt dalam karyanya The Righteous Mind mencatat sesuatu yang mengganggu tentang sifat manusia: kita tidak menggunakan nalar untuk mencari kebenaran. Kita menggunakan nalar untuk membenarkan apa yang sudah kita rasakan. Dan salah satu hal yang paling mudah dirasakan manusia adalah: "aku lebih baik dari dia."

Di sinilah "mengutuk" bisa berbelok menjadi "sok suci."

Bukan karena kutukan itu salah secara isi. Tapi karena di balik kata-kata yang tampak peduli pada kebenaran, sering kali tersembunyi sesuatu yang jauh lebih primitif: kebutuhan untuk merasa lebih bersih, lebih benar, lebih selamat dengan cara menunjuk ke orang lain yang lebih berdosa.

Ini bukan sekadar teori psikologi. Tradisi-tradisi keagamaan sendiri telah lama memperingatkan soal jebakan ini.

Ketika Agama Memperingatkan Para Pengikutnya Sendiri

Ada sebuah hadis yang sangat terkenal dan sering diabaikan dalam diskusi seperti ini. Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang berkata, 'Celakalah manusia,' maka dialah yang paling celaka di antara mereka." (HR. Muslim)

Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai peringatan keras terhadap sikap merendahkan sesama. Bukan larangan untuk menyebut sesuatu sebagai dosa tapi larangan untuk menjadikan dosa orang lain sebagai tonggak keagungan diri sendiri.

Dalam tradisi Kristen, Yesus sendiri yang mengucapkan kata-kata yang seharusnya membuat setiap orang yang rajin mengutuk terdiam sejenak:

"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu." (Yohanes 8:7)

Kata-kata itu bukan diucapkan kepada para pendosa. Kata-kata itu diucapkan kepada orang-orang yang merasa paling berhak menghakimi.

Perhatikan: itu bukan berarti perilaku yang dianggap berdosa itu dibenarkan. Kisah itu tetap berakhir dengan kalimat "pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi." Tapi urutannya penting. Periksa dirimu sendiri dulu.

Dosa Yang Tidak Kita Posting di Media Sosial

Kita hidup di era di mana penghinaan terhadap LGBT mudah sekali viral. Sebuah meme, sebuah caption, sebuah komentar pedas langsung ratusan tanda suka, ratusan tanda setuju. Dan si pengunggah merasa... benar. Merasa berjasa. Merasa membela nilai.

Tapi mari kita jujur tentang sesuatu.

Berapa banyak di antara kita yang juga memposting kemarahan yang sama terhadap koruptor yang mencuri uang rakyat miskin? Terhadap pengusaha yang menzalimi buruh? Terhadap diri kita sendiri saat kita berbohong kepada orang-orang yang mempercayai kita?

Tentu tidak. Karena dosa-dosa itu tidak memberi kita rasa unggul yang sama. Dosa-dosa itu, kalau kita cermat, juga ada pada diri kita sendiri.

Ada sebuah ironi yang pahit di sini. Dosa yang paling mudah dikutuk adalah dosa yang tidak kita lakukan atau yang tidak kita akui kita lakukan. Sementara dosa yang kita sembunyikan dalam diam: kecurangan kecil, kemunafikan sehari-hari, prasangka yang kita pelihara, cinta yang kita khianati itu semua jarang sekali muncul di feed media sosial kita.

Jadi, Apakah Boleh Tidak Setuju?

Ya. Tentu saja boleh.

Berpegang pada keyakinan moral termasuk keyakinan bahwa hubungan sesama jenis adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai agama atau budaya adalah hak yang sah. Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut hak seseorang untuk memiliki pandangan itu.

Yang perlu diperiksa adalah cara dan motivasi-nya.

Apakah kita menyampaikan pandangan ini karena peduli pada kebaikan termasuk kebaikan orang yang kita tidak setujui? Atau karena kita ingin terlihat benar di depan orang-orang yang se-pikiran dengan kita?

Apakah kita mengutuk sambil diam-diam sadar bahwa kita sendiri penuh dengan dosa-dosa yang berbeda? Atau kita benar-benar sedang berbicara dari tempat yang jernih?

Apakah kemarahan kita proporsional sama kerasnya terhadap ketidakadilan, kemunafikan, dan penindasan yang ada di sekitar kita? Atau kemarahan itu selektif, hanya menyala untuk hal-hal yang tidak mengancam kenyamanan kita sendiri?

Yang Lebih Sulit dari Mengutuk

Mengutuk itu mudah. Bahkan menyenangkan. Ada dopamin dalam kemarahan moral.

Yang jauh lebih sulit adalah ini: tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini, sambil tetap memperlakukan setiap manusia termasuk yang kita tidak setujui sebagai manusia yang utuh dan berharga.

Bukan berarti kita harus diam. Bukan berarti kita harus berpura-pura semua pilihan hidup adalah sama benarnya.

Tapi ada perbedaan besar antara menyampaikan keyakinan dan mempertontonkan kesucian. Ada perbedaan besar antara tidak setuju dan merendahkan. Ada perbedaan besar antara membela nilai dan mencari musuh untuk merasa lebih baik dari diri sendiri.

Para sufi menyebutnya dengan kalimat yang sederhana dan menggetarkan: 

"Sibuk mengurus dosa orang lain adalah tanda bahwa kita sedang lari dari dosa sendiri."

Penutup: Pertanyaan Yang Tidak Perlu Dijawab Dengan Keras

Kalau kamu mengutuk LGBT, apakah kamu sok suci?

Mungkin iya. Mungkin tidak. Hanya kamu yang tahu.

Yang pasti: pertanyaan itu layak untuk ditanyakan kepada diri sendiri sebelum jarimu bergerak ke papan ketik. Bukan karena keyakinanmu salah. Tapi karena kejujuran tentang motivasi kita sendiri adalah bagian yang paling berat dari kehidupan moral yang sesungguhnya.

Menghakimi itu mudah. Mengenal diri sendiri itu melelahkan.

Dan mungkin, justru di situlah di ruang jujur antara keyakinan dan kerendahan hati letak dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebijaksanaan.

Artikel ini tidak bertujuan membenarkan atau menyalahkan satu pandangan tertentu. Ia hanya mengajak kita semua untuk berpikir satu langkah lebih dalam tentang diri kita sendiri.

Daftar Pustaka

1. Al-Nawawi. Riyadhus Shalihin (Taman Orang-Orang Shalih) — kumpulan hadis-hadis tentang akhlak.
2. Alkitab. Yohanes 8:7. Lembaga Alkitab Indonesia.
3. Brown, Brené. (2010). The Gifts of Imperfection. Hazelden Publishing.
4. Haidt, Jonathan. (2012). The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Pantheon Books.
5. Muslim, Imam. Shahih Muslim, Kitab Al-Birr wa Al-Shilah wa Al-Adab.
6. Pew Research Center. (2023). Religion and Attitudes Toward LGBT Issues Globally.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan gratis berbasis asrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program strategis ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem demi memutus rantai kemiskinan melalui penguatan akademik, karakter, dan keterampilan.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I mencakup tiga gelombang. Kota Semarang sendiri termasuk dalam Tahap IC. Berlokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Semarang, sekolah ini menanggung penuh biaya pendidikan jenjang SD dan SMA, akomodasi asrama, hingga kebutuhan dasar harian siswa.

Dalam kunjungannya, relawan Insan Karya merancang kegiatan yang memadukan penyegaran fisik dan edukasi mental. Sesi pertama diisi dengan sosialisasi bergaya storytelling. Anak-anak diedukasi mengenai pentingnya membatasi waktu bermain media sosial, bahaya merokok, serta motivasi untuk membangun budaya membaca.

Kemeriahan memuncak saat anak-anak diajak terjun ke sesi permainan kelompok. Melalui permainan lompat suit dan estafet bola, para relawan melatih ketangkasan serta kerja sama tim anak-anak asrama.

Project Officer kegiatan, Dheni Anugerah Prasetya, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud nyata kepedulian pemuda terhadap ketersediaan ruang edukasi yang menyenangkan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membuktikan bahwa belajar itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat menyenangkan. Melihat antusiasme dan tawa lepas adik-adik di Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 hari ini menjadi energi tersendiri bagi kami para relawan untuk terus menebar manfaat," ujar Dheni.

CEO InsanKarya.id, Dede Indraswara, S.H., M.H., menambahkan bahwa program kerelawanan ini sangat selaras dengan visi komunitas sekaligus tujuan mulia didirikannya Sekolah Rakyat.

"Sekolah Rakyat adalah inisiatif yang luar biasa untuk memutus rantai kemiskinan. Kehadiran relawan kami di sini bukan sekadar untuk bermain, melainkan sebagai bentuk dukungan moral agar adik-adik merasa diperhatikan dan memiliki mental yang tangguh," jelas Dede.

Respons positif turut disampaikan oleh Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang, Ridho Irwanto. Ia menilai interaksi dengan dunia luar sangat esensial bagi psikologis anak-anak yang menetap di asrama.

"Anak-anak yang tinggal di asrama tentu membutuhkan variasi kegiatan agar mereka tidak jenuh. Kehadiran kakak-kakak relawan dengan edukasi interaktifnya ini sangat membantu memperkuat karakter sosial anak-anak, sekaligus memberi mereka semangat baru untuk berjuang menggapai cita-cita," kata Ridho.

Melalui langkah kecil ini, Insan Karya berharap dapat terus memperluas jangkauan kebermanfaatannya dan menginspirasi lebih banyak elemen masyarakat untuk turun tangan mendukung pendidikan anak-anak Indonesia.

Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Berdasarkan artikel jurnal berjudul “Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak di Era Self-Assessment System” karya Nur Farida Liyana, kepatuhan pajak masih menjadi persoalan utama dalam sistem perpajakan modern di Indonesia.

Rendahnya Kepercayaan terhadap Institusi Pajak

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Sebagian wajib pajak masih meragukan transparansi dan pengelolaan dana pajak oleh pemerintah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Kurangnya Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan yang masih rendah juga menjadi hambatan dalam penerapan Self Assessment System. Banyak wajib pajak belum memahami prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan benar. Akibatnya, masih sering terjadi kesalahan pelaporan maupun keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Regulasi Perpajakan yang Kompleks

Peraturan perpajakan yang cukup kompleks membuat sebagian masyarakat merasa kesulitan memahami ketentuan yang berlaku. Perubahan aturan yang terus terjadi juga menuntut wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan informasi perpajakan.

Tantangan dalam Administrasi dan Teknologi

Perkembangan teknologi sebenarnya membantu mempermudah administrasi perpajakan melalui layanan digital seperti e-Filing dan e-Billing. Namun, tidak semua masyarakat mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Selain itu, kendala teknis pada sistem perpajakan digital juga terkadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Pentingnya Edukasi dan Pelayanan Pajak

Menurut jurnal tersebut, edukasi perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu terus melakukan sosialisasi perpajakan agar masyarakat lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Selain itu, pelayanan yang baik dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Kesimpulan

Penerapan Self Assessment System memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Namun, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman perpajakan, kurangnya kepercayaan masyarakat, kompleksitas regulasi, serta kendala administrasi dan teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan memperkuat sistem administrasi perpajakan agar kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat terus meningkat.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun…..” 

Conten Creator dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari:

l  Pekerjaan Bebas: Karena dalam membuat konten harus menggunakan keahlian khusus seperti seni, akting, maupun editing dan untuk mendapatkan penghasilan, bukan sebagai karyawan tetap di satu perusahaan.

l  Kegiataan Usaha: Jika kamu memiliki tim, studio, dan manajemen sendiri yang dikelola seperti sebuah bisnis

Nah, Sumber Penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bukan hanya dari gaji bulanan, namun seluruh tambahan kemampuan ekonomis, seperti Endorsement, Affiliate, AdSense, dan Natura.

Ø  Siapakah yang Wajib Membayar Pajak?

Biasanya terdapat beberapa skema dalam kerjasama dengan conten Creator:

1.  Kreator Perorangan: Jika kamu adalah individu atau pribadi, maka dikenakan PPh Pasal 21. Merujuk PMK 168/2023, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk bukan pegawai adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak, lalu besaran tarif yang digunakan adalah              sesuai lapisan tarif Progresif 5%-35% sesuai UU HPP Tahun 2021    tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.  Dipotong oleh Brand/agensi: Jika kamu bekerja sama dengan perusahaan besar, biasanya mereka akan menghitung dan memotong pajak penghasilannya secara langsung. Maka dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% jika memiliki NPWP, jika tidak memiliki NPWP maka              tarifnya menjadi 4% , Kreator wajib menerima bukti pemotongan PPh  23 dari pihak perusahaan untuk pelaporan SPT Tahunan.

 Ø  Mengapa Barang Endorse Kena Pajak?

Barang endorse kena pajak karena itu adalah bentuk pembayaran atas kerja kerasmu dalam membuat konten. Di mata pajak, tidak ada bedanya antara dikirimi transferan Rp 5 juta dengan dikirimi sepatu seharga Rp5 juta. Dasar hukumnya adalah UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Prinsipnya sederhana:

"Setiap imbalan atas jasa, baik dalam bentuk uang maupun barang, adalah penghasilan yang menjadi objek pajak."

Ø  Contoh Perhitungan yang dikenai PPh Pasal 21

Ismy adalah seorang beauty influencer yang bekerja secara mandiri tanpa agensi. Ia mendapatkan tawaran kontrak endorsment dari sebuah brand kosmetik ternama. Sebagai imbalan atas pembuatan 2 vidio ulasan, Ismy mendapatkan bayaran sebesar Rp 50.000.000,- dibayar tunai. Ismy memiliki NPWP.

Perhitungan Bruto: Rp 50.000.000,-

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 50% x  Rp. 50.000.000,- = Rp 25.000.000,-

Tarif Pajak (Lapisan 1) = 5%

Pajak yang dipotong: 5% x Rp 25.000.000,- = Rp 1.250.000,-

Jadi, Uang yang diterima Ismy sebesar Rp 48.750.000,-

Ø  Contoh Perhitungan yang dikenai PPH Pasal 23

Fanni adalah Conten Creator yang memiliki tim manajemen sendiri yang ia beri nama PT Humaira Kreatif. Perusahaan Fanni baru saja mendapatkan kontrak dengan sebuah startup teknologi untuk membuat rangkaian video promosi. PT Humaira Kreatif menerima pembayaran jasa sebesar Rp 100.000.000,- . PT Humaira Kreatif memiliki NPWP Badan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 2% x Rp 100.000.000,- = Rp 2.000.000

Jadi, PT Humaira Kreatif harus memastikan mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 23 dari pihak startup. Karena PT Humaira Kreatif  adalah sebuah perusahaan, bukti potong ini sangat penting untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan Badan di akhir tahun fiskal.

Artikel ini ditulis oleh Novita Maharani Azzahra, Mahasiswi Jurusan Administrasi Pajak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

​Pertamina menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada aturan, arahan, maupun rencana dari pemerintah selaku regulator untuk membatasi pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin tertentu dalam waktu dekat.

​Tidak Ada Arahan dari Regulator

​Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di ruang digital.

​“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Sampai saat ini, tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator terkait hal tersebut,” ujar Roberth dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (22/5/2026).

​Roberth menjelaskan bahwa posisi Pertamina Patra Niaga adalah sebagai operator yang menjalankan mandat distribusi energi sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, isu liar yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas dinilai menyesatkan dan berpotensi memicu kepanikan massal yang tidak perlu.

​Pasokan Normal dan Fokus pada Subsidi Tepat

​Di tengah isu pembatasan yang berembus kencang, Pertamina menjamin bahwa pasokan serta distribusi Pertalite di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetap berjalan aman dan normal seperti biasa.

​Terkait dengan langkah digitalisasi yang sedang berjalan, Roberth meluruskan bahwa Program Subsidi Tepat yang mengandalkan pendaftaran QR Code bukan bertujuan untuk melarang kendaraan tertentu.

​Tujuan Program: Memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi secara transparan.

​Target: Memastikan agar kuota Pertalite yang menggunakan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan untuk memblokir merek mobil tertentu.

​Imbauan Saring Sebelum Sharing

​Pertamina mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dan menyaring setiap informasi sebelum membagikannya kembali. Publik diimbau untuk selalu melakukan cross-check atau verifikasi langsung melalui kanal-kanal komunikasi resmi demi menghindari disinformasi.

​Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi valid terkait produk, layanan, serta program Subsidi Tepat, dapat langsung menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau mengakses laman resmi di pertaminapatraniaga.com

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menelan investasi fantastis mencapai USD 1,1 miliar atau setara Rp19,4 triliun ini merupakan buah kerja sama strategis antara BUMN holding pertambangan MIND ID, Indonesia Battery Corporation (IBC), dan konsorsium CBL yang dipimpin oleh raksasa baterai asal China, CATL.

Hingga medio Mei 2026, persiapan konstruksi dan instalasi teknologi di pabrik tersebut dilaporkan telah mencapai 90 persen. Saat ini, konsorsium tengah melakukan fase pengujian akhir (commissioning) guna memastikan seluruh lini produksi siap beroperasi secara massal saat diresmikan nanti.

Dilema Alokasi: Jargon Hilirisasi Nikel vs Realita LFP

Namun, di balik megahnya angka investasi tersebut, terdapat anomali strategi industri yang menarik perhatian para pengamat energi. Indonesia selama ini agresif menggaungkan narasi hilirisasi nikel sebagai modal utama menguasai rantai pasok EV dunia. Namun, pada tahap pertama ini, pabrik CATIB Karawang yang berkapasitas total 6,9 Gigawatt-hour (GWh) justru didominasi oleh produksi baterai jenis Lithium Iron Phosphate (LFP) sebesar 80 persen.

Sementara itu, baterai berbasis nikel, yaitu Nickel Manganese Cobalt (NMC), hanya mendapatkan porsi minoritas sebesar 20 persen dari total kapasitas produksi.

Langkah ini sempat memicu pertanyaan kritis: Apakah Indonesia mulai melonggarkan ambisi hilirisasi nikelnya di tengah gempuran popularitas baterai non-nikel?

"Pasar global EV saat ini sedang mengalami pergeseran peta permintaan yang sangat dinamis. Baterai jenis LFP menjadi primadona baru bagi produsen otomotif global karena menawarkan biaya produksi yang jauh lebih murah, stabilitas termal yang lebih aman, dan siklus hidup (lifecycle) yang lebih panjang untuk kendaraan kelas mass-market," tulis analisis divisi riset Sinergy News.

Strategi Alokasi Pasar: Menembus Jerman dan Jepang

Meskipun porsi nikel terlihat kalah dominan di dalam pabrik ini, IBC menegaskan bahwa pembagian porsi ini adalah bagian dari strategi bisnis yang sangat adaptif dan realistis demi memenangkan persaingan pasar internasional.

Manajemen IBC telah memetakan target pasar (offtaker) secara spesifik untuk kedua jenis baterai tersebut:

• Ekspor Baterai NMC (Nikel): Porsi 20 persen baterai berbasis nikel ini akan difokuskan sepenuhnya untuk pasar ekspor ke Eropa, dengan Jerman sebagai target utama. Negara-negara Eropa barat dikenal memiliki standar adopsi EV premium yang membutuhkan performa dan jarak tempuh tinggi—kriteria yang hanya bisa dipenuhi secara optimal oleh densitas energi baterai NMC.

• Ekspor & Domestik Baterai LFP: Porsi 80 persen baterai LFP akan dialokasikan untuk memenuhi pasar Asia, khususnya Jepang, serta untuk kebutuhan kendaraan listrik dalam negeri yang karakternya lebih sensitif terhadap harga jual (price-sensitive).

Melirik Potensi Penyimpanan Energi Nasional (BESS)

Selain untuk menyuplai sektor otomotif (EV), produksi massal baterai LFP dari Karawang ini diproyeksikan memegang peran krusial dalam mempercepat target transisi energi bersih di dalam negeri.

Karakteristik LFP yang tahan lama dan ekonomis membuatnya sangat ideal untuk diaplikasikan sebagai Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi skala besar. BESS inilah yang nantinya akan diintegrasikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) milik PLN untuk mengatasi masalah intermittency (sifat tidak konsistennya pasokan energi surya dan angin), sehingga pasokan listrik hijau ke jaringan nasional bisa tetap stabil selama 24 jam penuh.

Catatan Kritis Sinergy News

Keberhasilan pembangunan pabrik CATIB hingga 90 persen ini membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi "tukang gali" yang mengekspor komoditas mentah. RI terbukti mampu melompat menjadi negara manufaktur teknologi tinggi di hilir.

Tantangan berikutnya bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan transfer teknologi berjalan optimal dan mendorong penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar industri pendukung lokal bisa ikut kecipratan dampak ekonomi dari investasi Rp19,4 triliun ini.

Keputusan mengambil porsi 80 persen LFP bukanlah kekalahan bagi hilirisasi nikel, melainkan sebuah kompromi bisnis yang cerdas agar produk baterai buatan Karawang ini tidak layu sebelum berkembang akibat kalah bersaing secara harga di pasar global. (SN/Redaksi)

Kelangkaan yang memicu antrean mengular hingga ratusan meter di hampir seluruh SPBU di Sulawesi Utara ini dinilai bukan lagi sekadar masalah keterbatasan kuota, melainkan adanya indikasi kuat kebocoran distribusi ke sektor industri ilegal secara sistematis.

Usut Tuntas Alur Distribusi dan Praktik Penimbunan

Sektor transportasi logistik menjadi pihak yang paling dirugikan atas situasi ini. Mandeknya pasokan solar subsidi membuat para sopir truk harus membuang waktu produktif mereka di jalanan demi mengantre berjam-jam, bahkan hingga menginap di SPBU. Kondisi ini memicu kecurigaan bahwa solar subsidi sengaja "dilarikan" oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Publik mendesak pihak kepolisian bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran. Pembersihan jalur distribusi dari hulu ke hilir dinilai sudah sangat mendesak demi menyelamatkan hak masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang bergantung pada bahan bakar bersubsidi.

Polda Sulut Diminta Responsif dan Transparan

Sikap tegas dari Kapolda Sulawesi Utara dan jajarannya kini menjadi tumpuan utama masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar para pengecer kecil atau sopir di lapangan, melainkan harus mampu membongkar jaringan kakap atau aktor intelektual (intellectual dandy) yang bermain di balik bisnis gelap solar subsidi ini.

Langkah-langkah hukum yang diharapkan diambil oleh pihak kepolisian meliputi:

• Penyisiran Gudang Ilegal: Melakukan tracing dan penertiban terhadap gudang-gudang penimbunan solar yang diduga tersebar di beberapa titik strategis.

• Pengawasan Ketat Digitalisasi SPBU: Memeriksa sistem digitalisasi dan potensi manipulasi data pembelian QR Code di setiap SPBU yang sering dimanfaatkan oknum pelangsir.

• Sanksi Pidana Maksimal: Menerapkan pasal berlapis terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai dengan Undang-Undang Migas demi memberikan efek jera yang nyata.

Dampak Fatal Jika Hukum Lemah

Jika aparat penegak hukum lambat atau terkesan berkompromi dalam menangani masalah ini, dampaknya akan sangat fatal bagi stabilitas daerah. Terhambatnya mobilitas barang dan logistik dipastikan akan memicu kelangkaan bahan pokok, yang pada akhirnya bermuara pada lonjakan inflasi daerah di Sulawesi Utara.

Kepastian hukum dan transparansi penindakan kini dinantikan oleh publik. Masyarakat berharap hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, agar pasokan energi subsidi kembali tepat sasaran dan roda perekonomian masyarakat kelas bawah dapat kembali berjalan normal.

Kebijakan substitusi energi ini dirancang sebagai instrumen perlindungan fiskal makro guna mereduksi ketergantungan struktural terhadap impor solar fosil, sekaligus mengaselerasi transisi menuju kemandirian ekonomi hijau berbasis agroindustri.

Formulasi Teknis B50 dan Strategi Logistik "Satu Komando"

Secara teknis, B50 merupakan formulasi bahan bakar cair terbarukan (renewable liquid fuel) dengan rasio campuran volume 50% minyak nabati kelapa sawit yang telah melalui proses transesterifikasi (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dan 50% minyak solar fosil. Formulasi ini merepresentasikan batas atas baru (new frontier) dalam peta jalan komersialisasi bioenergi nasional.

Guna meminimalkan friksi sektoral dan biaya transaksi (transaction cost) pada rantai distribusi, pemerintah menerapkan pendekatan Strategi Satu Komando. Implementasi B50 akan langsung diterapkan di seluruh sektor pengguna akhir—baik transportasi, industri, maupun pembangkitan listrik—secara serentak per 1 Juli 2026 demi memangkas kebutuhan alokasi infrastruktur ganda yang tidak efisien.

Valuasi Makroekonomi: Reduksi Impor dan Penghematan Devisa Masif

Dari perspektif makroekonomi, penetapan mandatori B50 berfungsi sebagai jangka stabilitas moneter dan fiskal melalui perbaikan struktur neraca perdagangan negara. Berdasarkan kalkulasi data tekno-ekonomi terbaru, kebijakan ini diproyeksikan memberikan dampak masif sebagai berikut:

• Penghematan Devisa Negara: Mencapai Rp139,8 Triliun per tahun, yang secara langsung akan memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

• Substitusi Impor Solar: Berhasil menekan volume impor solar fosil hingga 4 Juta Kilo Liter (KL) per tahun melalui optimalisasi kelapa sawit domestik.

• Reduksi Beban Subsidi: Pengurangan beban subsidi energi secara masif memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi APBN untuk dialokasikan pada sektor produktif non-energi.

Analisis Tekno-Ekonomi: Validasi Keamanan Alat Berat Sektor Industri

Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha mengenai sifat higroskopis dan karakteristik pencucian (detergency effect) pada FAME konsentrasi tinggi, Kementerian ESDM telah merampungkan rangkaian Uji Komprehensif. Pengujian ketat dilakukan pada mesin-mesin dengan beban kerja ekstrem (heavy-duty engines), khususnya di sektor pertambangan dan infrastruktur.

Parameter pengujian tersebut meliputi empat aspek vital:

1. Standardisasi Kualitas: Evaluasi parameter fisik-kimia bauran agar tetap stabil pada ruang bakar.

2. Kinerja Termodinamika: Pengukuran efisiensi termal, output daya, dan konsumsi bahan bakar spesifik.

3. Ketahanan Operasional: Analisis degradasi material jangka panjang pada komponen injeksi dan ruang silinder.

4. Stabilitas Penyimpanan (Storage Stability): Analisis laju degradasi bahan bakar akibat oksidasi selama masa penyimpanan jangka panjang.

Berdasarkan hasil uji laboratorium dan uji jalan empiris, performa mesin dipastikan tetap berada dalam batas toleransi aman tanpa ditemukan anomali mekanis yang signifikan.

"Ini menjadi indikasi positif bahwa biodiesel dapat diandalkan untuk mendukung operasional sektor industri," tegas Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Kesiapan teknis ini memposisikan B50 sebagai Katup Penyelamat ketahanan operasional industri dalam negeri, terutama di kala dunia dihadapkan pada ancaman rantai pasok energi global akibat krisis geopolitik, seperti ketegangan yang melibatkan krisis Iran.

Manajemen Risiko Komoditas dan Tantangan Ekspor CPO

Meskipun memproyeksikan efisiensi fiskal yang masif di sektor migas, implementasi B50 menciptakan dinamika baru (trade-off) pada postur ekspor komoditas utama Indonesia. Program ini diperkirakan akan menyerap hingga 36% dari total produksi kelapa sawit nasional demi memenuhi kuota domestik. Konsekuensinya, volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke pasar global berisiko mengalami kontraksi hingga 43%.

Guna menjaga ekuilibrium ekonomi, pemerintah kini tengah mematangkan tiga pilar mitigasi strategis:

• Ekuilibrium Pasokan Hulu: Sinkronisasi alokasi CPO domestik agar tidak mengorbankan stabilitas industri pangan nasional (khususnya minyak goreng).

• Arsitektur Logistik Makro: Percepatan pembangunan depo penampungan (storage tank), armada kapal angkut khusus, serta fasilitas pencampuran (blending facility) yang merata hingga wilayah terpencil.

• Reformasi Fiskal BPDPKS: Rekalibrasi pungutan ekspor dan tata kelola dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna menopang selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel tanpa memicu defisit neraca berjalan (current account).

Melalui eksekusi mandatori B50, Indonesia secara de facto mengukuhkan diri sebagai Pionir Global dalam adopsi energi terbarukan berbasis cair, mengubah potensi agraris menjadi kedaulatan energi yang tangguh secara fiskal di panggung dunia.

Baca Juga Postingan Instagram Sinergynews.id

Tentang SinergyNews.id: SinergyNews.id adalah media platform digital terdepan yang menyajikan analisis mendalam, berita terkini, dan riset strategis mengenai perkembangan sektor energi, hilirisasi komoditas, dan ekonomi hijau di Indonesia.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis bagi mahasiswa dan generasi muda untuk memahami bagaimana konflik global, perebutan sumber daya energi, hingga transisi energi dunia dapat memengaruhi ketahanan energi Indonesia di masa depan. Puluhan peserta dari berbagai kampus dan komunitas hadir dengan antusias mengikuti jalannya forum.

Ketua Umum Dewan Energi Mahasiswa Surabaya, Tubagus Rafli Akhdan, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah dinamika energi global yang semakin kompleks. Menurutnya, generasi muda harus mulai membangun kesadaran strategis terhadap isu energi karena energi berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, politik, hingga masa depan bangsa.

“Mahasiswa perlu membawa gerakan berbasis kedaulatan strategis yang berfokus pada pengelolaan kebijakan pangan, ekonomi, dan energi,” ujarnya dalam sambutan pembuka.

Materi pertama disampaikan oleh Ugan Gandar. Ia memaparkan bahwa lebih dari 70 persen konflik dunia berkaitan dengan perebutan sumber daya energi. Menurutnya, energi bukan lagi sekadar kebutuhan industri, melainkan instrumen geopolitik yang menentukan arah kekuatan global.

Ia juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi energi yang tepat sasaran, penguatan ketahanan energi nasional, serta peningkatan literasi energi bagi generasi muda. Dalam pemaparannya, Ugan menekankan bahwa pertumbuhan populasi dunia menuju tahun 2030 akan meningkatkan kebutuhan energi secara signifikan sehingga Indonesia harus mempersiapkan strategi energi jangka panjang yang matang.

Sesi kedua menghadirkan Kriswatiningsih dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu yang menjelaskan dampak langsung konflik geopolitik terhadap rantai pasok energi dunia. Ia mencontohkan ketegangan di jalur strategis seperti Selat Hormuz yang berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia hingga berdampak pada inflasi dan meningkatnya beban subsidi energi nasional.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat cadangan energi nasional, melakukan diversifikasi energi, serta mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan agar tidak terus bergantung pada dinamika pasar energi global.

Diskusi berlangsung kritis dan interaktif. Peserta aktif menyampaikan pandangan terkait masa depan energi Indonesia, peluang energi terbarukan, hingga tantangan geopolitik yang dapat memengaruhi ketahanan nasional. Forum ini sekaligus menunjukkan meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya isu energi sebagai bagian dari masa depan pembangunan Indonesia.

Melalui kegiatan refleksi ini, Dewan Energi Mahasiswa Surabaya berharap lahir generasi muda yang lebih adaptif, kritis, dan siap berkontribusi dalam membangun ketahanan energi nasional yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Suasana pelantikan berjalan sederhana namun penuh semangat khas mahasiswa. Puluhan panitia yang mengenakan jas almamater kebanggaan dilantik langsung oleh perwakilan Badan Pengurus Pusat (BPP) PERMIKOMNAS RI, yakni Badan Koordinasi Nasional, Fridolin Lalogirot.

Usai memimpin pembacaan sumpah kepanitiaan, Fridolin menitipkan pesan khusus agar pelantikan ini menjadi titik awal kerja keras yang nyata.

"Saya mewakili BPP menitipkan amanah besar ini ke pundak kawan-kawan semua. Jadikan momen pelantikan ini sebagai pemacu semangat. Bekerjalah dengan cerdas, tetap solid, dan buktikan bahwa Unima mampu menjadi tuan rumah yang baik sekaligus fasilitator lahirnya gagasan-gagasan maju dari mahasiswa IT se-Indonesia," pesan Fridolin.

Menyadari besarnya tanggung jawab tersebut, Ketua Panitia Munas ke-9, Daud Lendo, memberikan sambutan yang berfokus pada satu hal mendasar: kolaborasi. Ia mengingatkan rekan-rekannya agar semangat saling dukung (support system) antar sesama panitia benar-benar dipraktikkan di lapangan.

Dalam pesannya, Daud menyelipkan kritik membangun terhadap kebiasaan buruk yang kerap muncul dalam sebuah kepanitiaan mahasiswa.

"Kita sering menjadikan kata 'kolaborasi' dan 'kebersamaan' sebagai slogan. Tapi saya minta kita semua kritis pada diri sendiri: jangan sampai itu cuma sebatas kata-kata manis saat rapat. Kepanitiaan ini adalah satu kesatuan support system. Kerjasama dan kolaborasi selalu menjadi kunci utama dalam tolak ukur utama dalam keberhasilan kegiatan," tegas Daud.

Daud juga mengingatkan kembali tujuan utama dari terbentuknya kepanitiaan ini, yakni memberikan pelayanan yang maksimal bagi para tamu yang akan hadir.

"Tugas kita adalah menyambut saudara-saudara kita, para delegasi dari Sabang sampai Merauke. Mereka datang jauh-jauh ke Unima, jadi mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menekan ego masing-masing dan bekerja sama dengan solid untuk memberikan sambutan terbaik," tambahnya.

Dengan sahnya kepanitiaan ini dan semangat yang mulai dibangun, mesin penggerak Munas ke-9 PERMIKOMNAS RI resmi berjalan. Unima kini bersiap membuka pintu bagi mahasiswa IT dari seluruh penjuru nusantara.

Namun, sebelum kita buru-buru memandang potongan tersebut sebagai beban atau bentuk "pemalakan" legal oleh penguasa, penting bagi kita untuk membedah esensi dari kedua jenis pungutan ini secara objektif dan kritis.

Membongkar Isi Brankas Kontrak Sosial
Dua jenis pajak yang paling sering bersentuhan dengan dompet kita memiliki fungsi yang berbeda. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang kita terima. PPh didesain dengan sistem progresif, berfungsi sebagai instrumen pemerataan; mereka yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar memikul beban kontribusi yang lebih tinggi demi menjaga stabilitas sosial. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi atas barang atau jasa yang kita nikmati sehari-hari. Lewat PPN, setiap kali kita bertransaksi, kita sebenarnya sedang melakukan urun dana untuk pembiayaan publik.

Lantas, ke mana sebenarnya uang itu pergi dan mengapa negara mustahil hidup tanpanya?

Mari kita gunakan imajinasi kolektif. Bayangkan jika setiap orang di Indonesia harus membangun jalan aspal sendiri di depan rumahnya agar bisa berangkat kerja, atau menyewa tentara bayaran pribadi untuk menjaga kompleks perumahan dari ancaman kriminal. Biayanya akan sangat astronomis, tidak efisien, dan memicu kekacauan.

Di sinilah peran pajak sebagai wujud konkret dari sebuah kontrak sosial. Kita, sebagai warga negara, sepakat menyerahkan sebagian kecil pendapatan kepada negara. Sebagai gantinya, negara berkewajiban menyediakan fasilitas publik, keamanan, dan kepastian hukum yang bisa kita nikmati bersama secara efisien.

Bahan Bakar Utama Bernama Pajak
Kita harus menerima realitas bahwa mayoritas pendapatan negara kita, bahkan menyentuh angka di atas 80% dalam postur APBN yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak adalah bahan bakar utama yang menggerakkan sektor-sektor vital yang sering kita take for granted (anggap terberi):

• Pendidikan: Membiayai gaji guru, merawat sekolah, dan mendanai beasiswa demi mencetak generasi masa depan.

• Kesehatan: Menyokong subsidi BPJS Kesehatan, pengadaan fasilitas medis, hingga pembangunan rumah sakit umum daerah agar layanan kesehatan tidak hanya menjadi milik si kaya.

• Infrastruktur dan Hankam: Membangun jembatan, moda transportasi publik seperti MRT atau LRT, serta membiayai alutsista dan personel TNI/Polri demi menjaga kedaulatan yang menjadi fondasi utama berjalannya roda ekonomi.

Tanpa adanya instrumen penyeimbang ini, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akan semakin menganga lebar. Negara tidak akan memiliki bantalan fiskal untuk menyalurkan bantuan sosial atau menyubsidi energi bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Dua Sisi Mata Uang: Hak Menuntut Akuntabilitas
Namun, narasi romantis tentang fungsi pajak ini tidak boleh membuat kita menutup mata secara naif. Kontrak sosial adalah jalan dua arah yang menuntut timbal balik setimpal. Wajar jika muncul riak-riak penolakan atau rasa "nyesek" di masyarakat jika pengelolaan uang pajak tersebut masih dibayangi oleh berita korupsi oknum pejabat atau pembangunan proyek yang dirasa kurang tepat sasaran.

Rasa tidak rela itu bukanlah tanda bahwa masyarakat tidak cinta tanah air, melainkan sebuah alarm kritis bahwa publik menuntut transparansi. Ketika kita sudah menunaikan kewajiban menyerahkan sebagian penghasilan, kita memiliki hak penuh untuk menuntut akuntabilitas tingkat tinggi dari pemerintah.

Penutup Pada akhirnya, memahami pajak bukan sekadar tentang patuh pada aturan hukum, melainkan tentang kesadaran logis bahwa peradaban yang nyaman membutuhkan biaya operasional bersama. Pajak adalah harga dari rasa aman, keteraturan, dan fasilitas yang kita nikmati saat ini. Namun, agar "rasa nyesek" itu berubah menjadi rasa bangga, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa setiap rupiah yang dipotong dari keringat kita, kembali dalam bentuk pelayanan publik yang bersih, adil, dan berkualitas tinggi.

Agenda strategis ini diikuti oleh sekitar 75 peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), advokat, akademisi, praktisi, mahasiswa, hingga pemerhati anti-korupsi se-Jawa Tengah. Turut hadir dalam kegiatan ini Koordinator Penghubung KY Jateng, Muhammad Farhan, serta perwakilan mahasiswa, Dede Indraswara dari Fakultas Hukum UNNES, yang ikut mengawal jalannya diskusi.

Anggota Komisi Yudisial RI, Abhan Misbah, S.H., M.H., dalam paparannya menyoroti tantangan eksternal berat yang dihadapi institusinya saat ini. Ia menekankan bahwa pengawasan hakim tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan formalistik-represif, melainkan harus didukung oleh pengawasan publik yang organik.

"Tantangan terbesar KY hari ini adalah menghadapi resistensi struktural dan canggihnya modus operandi pelanggaran kode etik hakim. Oleh karena itu, sinergi dengan perguruan tinggi hukum mutlak diperlukan sebagai pilar pengawas eksternal yang independen demi menjaga marwah peradilan," ujar Abhan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor III sekaligus Direktur Program Pasca Sarjana USM, Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H., menawarkan gagasan konkret dari sisi akademis. Menurutnya, perguruan tinggi bertanggung jawab penuh dalam melakukan akselerasi dan rekonstruksi pendidikan hukum yang berorientasi pada integritas.

"Kurikulum Magister Hukum USM berkomitmen untuk tidak sekadar mengajarkan hukum sebagai teks undang-undang, melainkan sebagai instrumen moral. Kami ingin berkontribusi nyata mencetak calon-calon penegak hukum yang memiliki benteng etika yang kokoh, sehingga sejak dari bangku kuliah mereka sudah terbiasa dengan kultur peradilan yang bersih," jelas Dr. Junaidi.

Sementara itu, sorotan tajam datang dari Advokat Publik, Sukarman, S.H., M.H. Dari kacamata praktisi lapangan, ia membeberkan realitas getir mengenai jaringan mafia peradilan yang masih terus menggerogoti rasa keadilan masyarakat kecil.

"Mafia peradilan di lapangan menyerang sisi paling lemah dari sistem penegakan hukum kita, yaitu integritas individu. Pemecahannya tidak bisa parsial. Kita harus memotong mata rantai ini melalui pengawasan berlapis dan memastikan integritas para penegak hukum bentukan perguruan tinggi benar-benar teruji di dunia praktik," tegas Sukarman.

Kendati forum diskusi terarah ini tidak menghasilkan penandatanganan dokumen formal, jalannya debat dan curah gagasan antar-peserta berlangsung sangat dinamis serta menghasilkan persepsi kolektif yang solid. Sinergitas ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi gerakan perbaikan moral penegakan hukum secara berkelanjutan.

Bagi publik yang tidak sempat hadir, proses diskusi berbobot ini disiarkan secara tunda melalui stasiun imTV Channel 36 UHF dan kanal YouTube IMTV Jateng, sehingga gagasan mengenai peradilan bersih ini dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Ibu Inten—begitu beliau akrab disapa—baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari formasi elite Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030. Yang bikin makin keren, di antara deretan Anggota Pemangku Kepentingan dari unsur industri, beliau ini adalah satu-satunya perempuan. Srikandi tunggal, Bos! Sebuah bukti sahih bahwa urusan masa depan listrik kita gak melulu soal otot, tapi juga soal otak dan manajemen risiko yang presisi.

Nah, tugas Ibu Inten di DEN ini gak main-main. Beliau datang di saat pemerintah lagi punya mimpi yang indahnya mirip lirik lagu anak-anak: Menatap matahari. Ya, Indonesia sedang bersiap mengeksekusi proyek raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW).

Bayangkan, 100 Gigawatt! Itu kalau dipakai buat ngecas HP seluruh warga se-RT, mungkin HP-nya langsung berubah jadi robot saking luber dayanya. Ini adalah proyek transisi energi terbesar sepanjang sejarah republik ini.

Di sinilah indahnya menaruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Ibu Inten ini rekam jejaknya di dunia perlistrikan sudah sekebun. Beliau adalah mantan Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) dan pernah memimpin PT Indonesia Power. Jadi, kalau soal bagaimana mengalirkan listrik dari hulu ke hilir tanpa bikin mati lampu pas malam minggu, beliau sudah hafal di luar kepala. Ditambah gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi, klop sudah. Beliau tahu cara bikin proyek ini berjalan efisien tanpa bikin kantong negara jebol.

Sebagai wakil dari unsur industri, misi Ibu Inten adalah memastikan proyek 100 GW ini gak cuma jadi panggung buat barang-barang impor. Beliau pengen pabrik-pabrik lokal kita ikut kecipratan berkah—mulai dari yang bikin panel surya, penyedia baterai, sampai teknisi lokal. Istilah kerennya: memajukan industri dalam negeri lewat jalur mandiri energi. Mantap, kan?

Selain fokus mengawal "proyek matahari" tersebut, kehadiran Ibu Inten di DEN juga membawa angin segar buat isu kesetaraan gender. Sektor energi yang selama ini kaku dan maskulin, pelan-pelan mulai disentuh oleh perspektif perempuan yang terkenal lebih detail, telaten, dan visioner.

Dalam sebuah diskusi, Ibu Inten sempat membagikan statistik yang bikin kita manggut-manggut setuju. Kata beliau, sekitar 77 persen perempuan di Indonesia itu terbukti sukses menjalankan peran ganda: mengurus rumah tangga sekaligus jadi profesional di tempat kerja. Jadi, kalau cuma disuruh mengawasi proyek energi nasional agar selaras antara rencana pusat dan daerah, ya jelas secuil daging bagi kapasitas perempuan Indonesia.

Melihat semangat dan optimisme yang dibawa Ibu Inten di DEN, kita patut optimis bahwa mimpi swasembada energi hijau berkapasitas 100 GW ini bukan sekadar angan-angan di siang bolong.

Selamat bertugas, Ibu Inten! Kami siap mendukung dari bawah, minimal dengan cara tidak lupa mematikan lampu kamar kalau mau pergi ngedate. Biar beban listrik nasional agak ringan dikit. Tabik!

​Jurus itu bernama: Sumur Minyak Rakyat.

​Kepala SKK Migas, Bapak Djoko Siswanto, baru saja membawa kabar yang bikin dada kita mendadak busung karena bangga. Beliau melaporkan bahwa gelombang masyarakat yang punya sumur minyak tradisional kini sudah mulai tobat massal. Mereka gak lagi menjual minyaknya ke pasar gelap atau kilang ilegal, melainkan berbondong-bondong menyetorkannya ke Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

​Dari wilayah abu-abu menuju jalur resmi yang penuh cahaya. Sungguh sebuah plot twist birokrasi yang estetik.

​"Alhamdulillah, masyarakat bersama pemerintah pusat dan daerah, mulai dari Bapak Presiden hingga kepala desa, TNI-Polri, Kejaksaan, hingga seluruh elemen bangsa mulai bergerak bersama..." ujar Pak Djoko dengan nada optimis.

​Membaca daftar pihak yang terlibat, kita kayak lagi absensi upacara hari Senin. Lengkap kap! Dari Presiden sampai Kepala Desa, ditambah bumbu aparat keamanan. Ini mau mengelola sumur minyak atau mau bikin hajatan nikahan massal? Ramai betul.

​Tapi ya wajar kalau ramai. Urusan lifting minyak kita itu sudah lama menderita penyakit "penurunan alamiah". Sumur-sumur gede kita sudah pada tua dan jompo, sementara kita hobi banget naik motor matic buat beli seblak yang jaraknya cuma dua tikungan. Konsumsi BBM naik, produksi minyak turun. Rumus yang bikin menteri keuangan senam jantung tiap malam.

​Nah, masuknya puluhan ribu sumur rakyat ini diharapkan jadi penambal kebocoran tersebut. Bayangkan, minyak yang tadinya disuling mandiri pakai drum bekas di belakang rumah—yang kalau meledak bikin sekampung panik—sekarang mau ditata rapi. Gak tanggung-tanggung, Bank Mandiri dan BNI sudah siap siaga bawa koper duit buat urusan pembayarannya. Kurang formal apa coba? Penambang minyak tradisional sekarang kalau ditanya kerjanya apa, bisa jawab: "Mitra strategis BUMN, Mas."

​Tentu saja, kita harus mengapresiasi langkah ini. Mengubah sesuatu yang ilegal menjadi legal itu susahnya minta ampun. Lebih susah daripada ngajak mantan balikan. Butuh pendekatan persuasif, ketegasan aparat, dan yang paling penting: harga beli yang cocok dari Pertamina. Kalau harganya kerendahan, ya jangan kaget kalau besok-besok minyaknya balik lagi ke pasar gelap.

​Kita semua tentu berharap jargon penutup dari Pak Djoko bukan sekadar mantra pengusir kantuk di kala rapat:

"Bersama kita BISA. Lifting naik: BISA, BISA, BISA."

​Sebab kalau sampai target lifting ini gak naik juga setelah puluhan ribu sumur rakyat dikerahkan, ya terpaksa kita pakai rencana cadangan: menyuruh seluruh rakyat Indonesia beralih ke sepeda onthel, atau berdoa semoga kendaraan dinas pejabat bisa jalan pakai bahan bakar minyak goreng curah.

​Mari kita aminkan bersama: Bisa, bisa, (semoga) bisa!

Kegiatan ini dibuka dengan nuansa formal yang khidmat namun sarat makna. Sambutan yang disampaikan oleh jajaran pimpinan memberikan penegasan bahwa forum ini bukan sekadar agenda akademik rutin, melainkan bagian dari gerakan besar pembaruan hukum nasional. Dalam kapasitasnya sebagai representasi kepolisian, Kombes Pol. Siti Rondhijah menegaskan pentingnya pendekatan restorative justice sebagai strategi humanis dalam menjaga ketertiban sosial, sekaligus sebagai bentuk adaptasi institusi kepolisian terhadap perkembangan paradigma hukum modern. Sementara itu, Prof. Dr. S. Martono, M.Si. selaku Rektor UNNES, dalam sambutannya menekankan peran perguruan tinggi sebagai motor penggerak perubahan, yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga melahirkan gagasan dan arah kebijakan hukum masa depan.

Memasuki inti forum, kekuatan utama kegiatan ini tampak dari hadirnya para narasumber yang membawa perspektif komprehensif dari berbagai dimensi. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. tampil sebagai representasi kekuatan akademik yang mengurai restorative justice dari akar filosofis hingga arah politik hukum nasional. Dengan pendekatan yang tajam dan reflektif, beliau menempatkan konsep ini sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berkeadilan substantif, sekaligus mengkritisi potensi kesenjangan antara norma dan implementasi.

Dimensi implementatif kemudian diperdalam oleh Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., yang mengangkat isu perlindungan korban dan praktik penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Pemaparannya menghadirkan perspektif yang lebih membumi, menyoroti bagaimana konsep ideal tersebut dihadapkan pada realitas kompleks di lapangan, termasuk tantangan dalam memastikan posisi korban tetap terlindungi dan berdaya dalam proses penyelesaian perkara.

Sementara itu, perspektif praktik penegakan hukum disampaikan secara lugas dan konkret oleh Kombes Pol. Dr. M. Anwar Nasir, S.I.K., M.H. Sebagai aktor utama dalam sistem penyidikan, beliau menguraikan peran strategis kepolisian dalam mengimplementasikan restorative justice, termasuk penggunaan diskresi, mekanisme mediasi penal, serta batasan-batasan yang harus dijaga agar pendekatan ini tetap berada dalam koridor hukum. Paparannya membuka ruang pemahaman yang lebih realistis tentang bagaimana konsep besar tersebut dijalankan di lapangan dengan segala dinamika dan tantangannya.

Seluruh rangkaian diskusi tersebut dikawal secara dinamis oleh moderator, M. Azil Maskur, S.H., M.H., yang mampu menjaga alur diskusi tetap tajam, fokus, dan interaktif. Dengan kemampuan moderasi yang komunikatif dan substansial, ia berhasil menjembatani berbagai perspektif yang muncul, sekaligus mendorong peserta untuk terlibat aktif dalam dialog kritis yang berkembang.

Forum ini tidak hanya menampilkan kekuatan individu para pembicara, tetapi juga menunjukkan sinergi yang kuat antara akademisi dan praktisi. Diskursus yang muncul memperlihatkan bahwa restorative justice bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebuah pendekatan yang membutuhkan dukungan sistemik—mulai dari regulasi, kapasitas aparat, hingga kesadaran masyarakat.

Di tengah diskusi yang intens, satu hal menjadi semakin jelas: Indonesia sedang berada di titik persimpangan penting dalam perjalanan hukum pidananya. Pilihan untuk mengadopsi restorative justice bukan sekadar perubahan teknis, melainkan transformasi paradigma yang menuntut keberanian, konsistensi, dan kolaborasi lintas sektor.

Antusiasme peserta yang memenuhi forum ini menjadi refleksi nyata bahwa isu ini tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Berbagai pertanyaan kritis dan pandangan konstruktif yang muncul menunjukkan bahwa ada harapan besar agar sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum UNNES kembali menegaskan perannya sebagai pusat pemikiran hukum yang progresif dan visioner. Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi menjadi titik temu antara gagasan dan aksi, antara teori dan praktik, serta antara harapan dan realitas.

Acara yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.30 WIB ini dihadiri oleh peserta internal Unisbank serta delegasi dari berbagai universitas yang tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Semarang Raya. Kehadiran lintas kampus ini mempertegas urgensi standarisasi cara mahasiswa menyuarakan pendapat di era digital.

Rektor Unisbank Semarang periode 2026-2029, Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si., secara resmi membuka acara dengan pesan kuat. 

"Mahasiswa harus memiliki kecerdasan dalam membedah kebijakan. Vox Cum Ethica adalah janji bahwa setiap suara yang keluar dari kampus ini telah melalui proses dialektika yang matang dan etis," tegasnya.

Membedah Kebijakan dengan Pisau Logika Toulmin Sebagai narasumber utama, pakar hukum Dede Indraswara, S.H., M.H., mengajak para legislator mahasiswa untuk tidak sekadar vokal, tetapi juga tangguh secara metodologis. Ia memperkenalkan enam elemen logika fundamental Stephen Toulmin, mulai dari Claim, Grounds, Warrant, Backing, Qualifier, dan Rebuttal, dimana kesemuanya merupakan senjata utama dalam membedah kebijakan publik.

"Suara yang paling kuat bukan suara yang paling keras, melainkan suara yang paling berkelas"  ungkap Dede. 

Ia menekankan bahwa kritik yang etis adalah kritik yang berbasis substansi dan mampu memisahkan antara ide dengan individu (Disagree Without Disrespect).

Dinamika FGD: Perdebatan Objektif Berbasis Fakta 

Suasana memuncak saat sesi Focus Group Discussion (FGD). Ruang seminar menjadi saksi perdebatan sengit namun tetap kondusif saat para peserta membedah mosi mengenai kredibilitas gerakan mahasiswa. Berbeda dengan debat emosional, para peserta menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan saling melempar argumen yang didukung data dan fakta empiris.

Kondisi forum yang aktif dan bersahaja ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memegang teguh prinsip demokrasi deliberatif. Mereka mampu menyuarakan aspirasi secara benar agar dapat terdengar secara efektif oleh para pemangku kebijakan tanpa harus merendahkan martabat lawan bicara.

Ketua DPM Universitas, Anisa Ragil Saputri, menutup acara dengan harapan besar agar output dari kelas ini menjadi standar baru bagi mahasiswa Unisbank dalam mengawal isu-isu nasional ke depan. 

"Kami siap melahirkan pemimpin yang tidak hanya vokal di jalanan, tetapi juga tangguh dalam perundingan," pungkasnya.

Di tengah badai geopolitik ini, Presiden Prabowo Subianto muncul dengan sebuah plot twist besar: PLTS 100 GW pada 2029. Kedengarannya gagah, kayak pahlawan kesiangan yang mau menyelamatkan kita dari ketergantungan fosil. Tapi, pertanyaannya tetap sama: kita beneran sanggup mandiri atau cuma lagi rajin bikin headline cantik?

Antara Mimpi Gede dan Realita yang Masih "Lowbatt"

Indonesia itu kayak orang yang punya sawah luas tapi makannya masih beli di warung sebelah. Potensi energi surya kita itu melimpah banget, mencapai 3.294 GWp. Tapi realitanya? Sampai akhir 2024, kita baru memanfaatkan sekitar 912 MW. Cuma secuil dari potensinya.

Pemerintah sendiri mulai gerak cepat lewat beberapa langkah "sat-set":

• Tender GIGA ONE: PLN baru saja buka tender megaproyek PLTS Mentari Nusantara sebesar 1,225 GW biar investor makin nafsu buat masuk.

• Pensiun Dini PLTD: Target jangka pendeknya adalah 17 GW, termasuk menggusur 10 GW pembangkit diesel di pelosok yang boros solar impor.

• Waduk Jadi 'Baterai': Ekspansi PLTS terapung di waduk-waduk strategis, kayak PLTS Saguling 92 MWp yang dijadwalkan "nyala" November 2026.

Teknisi "Gaib" dan Panel Surya yang Masih Malu-Malu

Mandiri itu bukan cuma soal pasang panel surya, tapi soal siapa yang bikin dan siapa yang benerin. Di sini, analisis kemandirian kita mulai ketemu jalan buntu.

IESR mencatat kalau proyek 100 GW ini butuh minimal 180.000 tenaga kerja teknis—100 ribu buat instalasi dan 80 ribu buat ngerawat. Masalahnya, tenaga ahli sebanyak itu sekarang masih bersifat "gaib" alias belum tersedia secara masif. Tanpa ada 34 pusat pelatihan di tiap provinsi, ambisi ini cuma bakal jadi tumpukan kaca yang nggak ada yang bisa benerin pas rusak.

Belum lagi urusan manufaktur. Kapasitas produksi panel surya dalam negeri kita cuma 5,8 GW per tahun. Kalau disuruh ngejar 100 GW sendirian, kita butuh waktu 20 tahun!. Risikonya jelas, Indonesia cuma bakal jadi "showroom" raksasa buat teknologi China kalau industri kita nggak disiapkan dari sekarang.

Koperasi Desa: Jagoan Baru atau Ladang Ranjau?

Yang paling unik, pemerintah mau kasih jatah 80 GW ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Harapannya, 16.700 desa yang selama ini gelap gulita atau cuma hidup dari solar mahal bisa merdeka secara energi.

Tapi ya namanya juga rencana, risiko strukturalnya nggak main-main. Koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan Juli 2025 lalu. Masih bayi banget. Disuruh mengoperasikan aset kelistrikan yang butuh standar keselamatan (SOP) dan audit pemeliharaan (O&M) yang ketat itu ibarat nyuruh anak TK bawa truk tronton. Belum lagi risiko "ladang ranjau" korupsi di puluhan ribu proyek pengadaan kecil-kecilan di tingkat desa.

Kesimpulan: Menghitung Cuan vs Halusinasi

Secara hitung-hitungan, kalau proyek ini berhasil, kita bisa hemat subsidi BBM sampai Rp21 triliun per tahun. Angka yang cukup buat bikin Menteri Keuangan tidur nyenyak. Di tengah krisis Selat Hormuz yang bikin harga minyak gila-gilaan, mandiri lewat matahari emang bukan lagi pilihan, tapi keharusan kalau nggak mau APBN jebol.

Tapi mandiri itu nggak gratis. Butuh duit USD 70-100 miliar. Sampai sekarang, pendanaan internasional lewat JETP/AZEC baru cair USD 3,5 miliar. Masih jauh panggang dari api.

Jadi, sanggupkah kita mandiri? Jawabannya: sanggup, asal pemerintah nggak cuma jago kasih spoiler angka cantik, tapi beneran bangun pabrik panel surya sendiri dan ngelatih ribuan teknisi biar kita nggak cuma jadi konsumen abadi teknologi asing. Gaspol boleh, tapi cek bensin—eh, kapasitas industri dalam negeri dulu.

Targetnya nggak main-main, nilai ekonomi tahunannya dibidik mencapai USD 720 miliar—angka yang naik dua kali lipat dari rata-rata capaian saat ini. Tapi mari kita bedah realitanya, apakah ini beneran langkah strategis atau cuma hobi kita bikin angka ambisius biar kelihatan keren di depan tetangga?

Menjual Setrum Saat 16.700 Desa Masih Sering Padam

Jurus utama pemerintah kali ini adalah koridor energi. Di atas kertas, sektor ini jadi tulang punggung dengan 265 proyek prioritas senilai USD 174,6 miliar. Salah satu primadonanya adalah Trans Borneo Power Grid, jaringan listrik lintas batas yang dirancang buat menyuplai energi bersih dari Kalimantan ke negara tetangga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua nggak boleh cuma jadi penonton, melainkan harus jadi "mesin" utama koridor ekonomi baru yang terintegrasi melalui filosofi S.O.A.R. (Socially Inclusive, Open, Aligned, and Resilient). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menyebut proyek ini bertujuan agar masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) nggak melulu bergantung sama genset diesel yang mahalnya minta ampun.

Masalahnya, data IESR mencatat masih ada sekitar 16.700 desa di Indonesia yang pasokan listriknya tidak stabil atau bahkan masih "gelap" dan bergantung sepenuhnya pada PLTD yang mahal. Kita semangat banget mau jadi "Power Bank" buat Malaysia dan Brunei, tapi di rumah sendiri rakyat masih sering merasakan listrik padam mendadak karena infrastruktur yang belum merata.

Ambisi 100 GW & B50: Kedaulatan atau Karpet Merah buat Asing?

Presiden Prabowo di Cebu sempat kasih "wejangan" kalau ketahanan energi itu harus proaktif, bukan reaktif. Indonesia diminta nggak nunggu krisis Timur Tengah meledak dulu baru sibuk cari solusi. Makanya, sekarang pemerintah lagi ngegas proyek PLTS 100 GW dan naikin mandatori B50.

Ambisi ini tentu butuh modal raksasa. Proyek PLTS 100 GW saja butuh sekitar USD 70 miliar (setara Rp1.179 triliun) dalam lima tahun. Risikonya? Pengamat memperingatkan bahwa tanpa kesiapan industri manufaktur dalam negeri yang serius, proyek ini cuma bakal bikin Indonesia jadi pasar teknologi China. Jangan sampai kita teriak "kedaulatan energi", tapi baut sampai sel suryanya semua harus impor.

Dilema lain muncul dari B50. Kebutuhan sawit (CPO) buat B50 diprediksi mencapai 16 juta ton per tahun saat produksi nasional cenderung stagnan. Koalisi Transisi Bersih memperingatkan risiko deforestasi seluas 1,5 juta hektare dan potensi berulangnya kelangkaan minyak goreng seperti tahun 2022 jika alokasi CPO terlalu condong ke energi.

Bom Waktu Subsidi di Selat Hormuz

Mei 2026 ini, harga solar di SPBU swasta (seperti BP dan Vivo) sudah melonjak hingga Rp30.890 per liter gara-gara gangguan pasokan di Selat Hormuz akibat konflik AS-Iran. Sementara itu, harga Pertalite masih dipaksa "nahan harga" di angka Rp10.000 demi menjaga daya beli.

Selisih harga ini adalah bom waktu buat APBN. Pada awal April 2026 saja, pemerintah harus nombok tambahan subsidi energi hingga Rp100 triliun akibat lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus USD 115 per barel. Kita cuma menunda ledakan ekonomi dengan menimbun utang kompensasi ke Pertamina dan PLN yang jumlahnya sudah tembus puluhan triliun.

Kesimpulan: Visi atau Halusinasi?

Bahkan di sektor hulu, target lifting migas 2026 sebesar 610.000 barel per hari lewat program "Triple 100" masih terseok-seok. Hingga Februari 2026, baru terealisasi 13 sumur eksplorasi dari target 100 sumur tahunan.

Visi 2035 dan koridor energi miliaran dolar ini adalah rencana bagus... di atas kertas. Tapi tanpa kemandirian industri hijau dan keberanian membenahi subsidi yang salah sasaran, "Jurus Jitu" ini cuma bakal jadi karpet merah buat investor asing untuk nambang cuan. Indonesia sudah pasang badan di Cebu, sekarang tinggal kita lihat: 2035 nanti kita beneran jadi "Main Character" ASEAN, atau cuma jadi pengamat yang sibuk bayar cicilan utang proyek?